Target Lifting Minyak RI Dalam RAPBN 2026 Naik Jadi 610.000 Barel

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanjana Negara (RAPB) tahun 2026 menjabarkan bahwa produksi minyak siap jual atau lifting minyak ditargetkan naik menjadi 610.000 barel per hari (bph) dari yang sebelumnya 605.000 bph dalam APBN 2025.

Sementara itu, untuk lifting gas bumi justru mengalami penurunan menjadi 984 ribu barel setara minyak per hari (boepd) di RAPBN 2026, dari yang sebelumnya 1.005 ribu boepd.

"Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS Rp 16.500 dan harga minyak mentah/ICP 70 per barel. Lifting minyak 610.000 bph dan gas 984 boepd," ungkap Sri Mulyani dalam Konfrensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2026, Jumat (15/8/2025).

Baca: Lengkap! Ini Daftar Asumsi Makro RAPBN 2026: Pertumbuhan - Rupiah

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot Tanjung mengungkapkan target lifting minyak yang meningkat tersebut akan dicapai melalui produksi dari wilayah kerja (WK) minyak yang sudah ada dalam negeri.

"(Target) 610 (ribu bph). Naik 5 (ribu bph dari tahun 2025)," katanya ditemui usai Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Nah, ini, kan, cukup banyak itu wilayah kerja yang ada, Pertamina, ya, kemudian itu ada wilayah kerja yang existing. Ada Exxon, itu ada Medco. Jadi, ya, seluruhnya kita akan optimalkan untuk produksi," tambahnya.

Untuk target lifting minyak tahun ini, Yuliot optimis target sebanyak 605.000 bph yang sudah ditetapkan dalam APBN 2025 bisa tercapai. "Sampai akhir tahun, kan, target APBN 605, ya, kita berusaha untuk mencapai target APBN. Ya ini bisa lebih," tandasnya.

Pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto menyiapkan anggaran senilai Rp 402,4 Triliun. Angka ini masuk ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026.

Sri Mulyani menjabarkan bahwa dana ketahanan energi di tahun depan cukup besar. Rinciannya untuk insentif perpajakan senilai Rp16,7 triliun, kemudian Energi Baru Terbarukan (EBT) senilai Rp37,5 triliun dan infrastruktur energi Rp4,5 triliun.

Adapun untuk listrik desa mencapai Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp0,6 triliun. "Ini masuk dalam anggaran ketahanan selain Subsidi BBM, kompensasi listrik," terang Sri Mulyani.

Selain dari dana itu, secara terpisah, dipaparkan bahwa subsidi energi dan kompensasi senilai Rp381,3 triliun.

(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Di Depan Bos-Bos Migas, Prabowo Banggakan Lapangan Migas Baru