Internasional

Siap Akui Palestina, PM Australia Blak-blakan Semprot Netanyahu

Thea Fathanah Arbar, CNBC Indonesia
12 August 2025 13:30
Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berbicara selama konferensi pers dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (tidak terlihat) di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, 15 Mei 2025. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)
Foto: Perdana Menteri Australia Anthony Albanese berbicara selama konferensi pers dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto (tidak terlihat) di Istana Merdeka di Jakarta, Indonesia, 15 Mei 2025. (REUTERS/Ajeng Dinar Ulfiana)

Jakarta, CNBC Indonesia - Perdana Menteri Australia Anthony Albanese menuding Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu "menyangkal" krisis kemanusiaan di Gaza. Pernyataan ini disampaikan sehari setelah Canberra mengumumkan akan mengakui negara Palestina untuk pertama kalinya.

"Dia kembali menegaskan kepada saya apa yang telah dia katakan di depan umum, yaitu menyangkal konsekuensi yang terjadi pada orang-orang yang tidak bersalah," ujar Albanese dalam wawancara dengan stasiun televisi ABC, Selasa (12/8/2025), menceritakan isi percakapannya dengan Netanyahu pekan lalu.

Pengakuan resmi Australia terhadap negara Palestina akan diumumkan pada Sidang Umum PBB bulan depan. Menurut Albanese, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah Israel menolak mendengarkan pandangan dari sekutu-sekutunya.

Ia menegaskan, langkah ini didasarkan pada komitmen dari Otoritas Palestina bahwa kelompok Hamas tidak akan terlibat dalam pembentukan negara di masa depan.

Langkah Australia menambah tekanan internasional terhadap Israel, menyusul pengumuman serupa dari Prancis, Inggris, dan Kanada. Albanese mengakui, dua pekan lalu dirinya belum berencana menetapkan batas waktu pengakuan negara Palestina. Namun, perubahan drastis sentimen publik di Australia mendorong percepatan keputusan tersebut.

"Keputusan ini didorong oleh sentimen publik di Australia yang telah bergeser dalam beberapa bulan terakhir, dengan mayoritas warga Australia menginginkan krisis kemanusiaan di Gaza segera berakhir," kata Jessica Genauer, dosen senior hubungan internasional di Universitas Flinders, seperti dikutip Reuters.

Gelombang unjuk rasa juga melanda sejumlah kota, termasuk puluhan ribu demonstran yang melintasi Jembatan Pelabuhan Sydney bulan ini untuk menyerukan pengiriman bantuan ke Gaza di tengah laporan kelaparan dan malnutrisi.

Pemimpin oposisi Sussan Ley menilai kebijakan tersebut melanggar tradisi bipartisan Australia terkait konflik Israel-Palestina dan berisiko merusak hubungan dengan Amerika Serikat.

"Kami tidak akan pernah mengambil langkah ini karena ini sepenuhnya bertentangan dengan prinsip kami, yaitu bahwa pengakuan, solusi dua negara, datang di akhir proses perdamaian, bukan sebelumnya," kata Ley kepada radio 2GB.

Sementara itu, Selandia Baru masih mempertimbangkan pengakuan terhadap Palestina. Mantan Perdana Menteri Helen Clark mengecam sikap tersebut.

"Ini adalah situasi yang sangat buruk, dan di sini kita di Selandia Baru entah bagaimana berdebat tentang beberapa poin penting tentang apakah kita harus mengakui bahwa kita perlu menyuarakan perlunya menghentikan bencana ini. Ini bukan Selandia Baru yang saya kenal," ujarnya kepada RNZ.


(tfa/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article PM Australia Tiba di Istana Merdeka, Disambut Langsung Prabowo

Tags

Related Articles
Recommendation
Most Popular