Video: BKKBN: Ada 8,6 Juta Keluarga Berisiko Melahirkan Anak Stunting

Jakarta, CNBC Indonesia- Upaya Pemerintah RI yang mendorong langkah pengurangan angka stunting nasional berbuah dengan turunnya Prevalensi stunting di Indonesia yang pada tahun 2024 menjadi 19,8%, jauh lebih rendah dibanding 2023 yang mencapai 21,5%.

Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN menyebutkan upaya menekan angka stunting menjadi sangat penting bagi Indonesia untuk memaksimalkan bonus demografi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi RI.

Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BUdi Setiyono menyebutkan saat ini penduduk Indonesia terdiri atas 70% masyarakat di usia produktif sebagai wujud bonus demografi.

Dalam memanfaatkan bonus demografi ini harus dipastikan 2 hal yakni struktur kebijakan dan kondisi lingkungan yang bisa mendorong aktualisasi produktivitas masyarakat usia produksi. Untuk itu diperlukan upaya memastikan kesehatannya agar bisa masuk pasar tenaga kerja, dimana hal ini bisa dicapai jika angka stunting dapat terus ditekan.

Terdapat sejumlah tantangan mengatasi stunting, mulai dari rendahnya kesadaran terhadap menjaga kesehatan utamanya yang berasal dari Keluarga Risiko Stunting (KRS) yang tidak memiliki kemampuan memenuhi dalam penyediaan air bersih dan sanitasi. Dimana BKKBN mencatat ada 8,6 juta yang berisiko stunting di Indonesia.

Seperti apa urgensi RI mengatasi persoalan stunting?Selengkapnya simak dialog Safrina Nasution dengan Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, BUdi Setiyono dalam Profit, CNBC Indonesia (Selasa, 05/08/2025)