Video:Bupati Masinton Soroti Illegal Fishing Marak, Daerah Tak Berdaya

Jakarta, CNBC Indonesia - Bupati Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Masinton Pasaribu, mengkritik sejumlah revisi undang-undang yang dinilainya telah mengamputasi kewenangan otonomi daerah, khususnya di tingkat kabupaten dan kota. Menurutnya, perubahan tersebut berdampak langsung pada kemampuan daerah dalam mengelola wilayah laut dan merespons persoalan nelayan lokal.

Masinton menambahkan, dampak nyata dari hilangnya kewenangan ini terasa ketika nelayan tradisional mengeluh soal praktik illegal fishing atau penangkapan ikan ilegal. Daerah, yang semula punya otoritas penindakan di wilayah perairan, kini hanya bisa menjadi penonton.

Masinton mencontohkan soal pelaku illegal fishing kerap memodifikasi alat dan metode agar luput dari pengawasan. Sementara itu, pemerintah kabupaten hanya bisa mengoordinasikan permasalahan tersebut kepada instansi vertikal atau lembaga yang berwenang, seperti dinas kelautan provinsi atau aparat pusat.

Saksikan dialog Dina Gurning bersama Bupati Tapanuli Tengah Sumatera Utara Masinton Pasaribu di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (04/07/2025).