Sebab Investasi Rp 1.500 T Gagal Masuk RI, Raden Pardede: Premanisme!

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM telah mengungkapkan adanya investasi yang gagal masuk ke Indonesia senilai Rp 1.500 triliun pada 2024. Di antaranya akibat permasalahan pelayanan perizinan, kemudahan berusaha, hingga daya saing.

Ekonom senior yang juga merupakan pendiri CReco Research Institute, Raden Pardede mengatakan, di luar berbagai persoalan itu, sebetulnya masalah premanisme oleh ormas juga menjadi penghambat investasi pada tahun lalu. Hingga akhirnya membuat pemerintah harus membentuk Satgas Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas.

"Seperti yang kita tahu semua, waktu itu ada juga ormas yang berlebihan, mereka itu kan merupakan gangguan terhadap kepastian berusaha," kata Raden dalam program Cuap Cuap Cuan CNBC Indonesia, dikutip Kamis (3/7/2025).

Baca: Ingat! Barang Pindahan WNI dari Luar Negeri Ini Tak Bebas Bea Masuk

"Kalau ada ancaman seperti itu kan, itu akan cepat menyebar. Itu menurut saya itu haram, jangan sampai itu, karena itu menyangkut kepada keselamatan," tegasnya.

Masalah kedua, Raden melanjutkan, ialah kebijakan perizinan yang juga pernah ditarik seluruhnya oleh pemerintah pusat. Membuat proses analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal berbasis risiko juga menjadi terhambat prosesnya.

"Kalau itu ditarik ke pusat semua, pertanyaannya apakah mampu menangani itu semua? termasuk tenaga analis-analis amdal ini apakah mampu menangani semua? Konsultan siapapun itu mau melakukan analisa amdal kan butuh beberapa bulan. Jadi kalau ada ribuan, itu yang bikin mandek," ujar Raden.

Baca: Aturan Baru Prabowo: Larang Terbitkan Izin Investasi Selain Ini!

Oleh sebab itu, pemerintahan kini yang berada di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah merespons berbagai permasalahan penghambat investasi itu dengan membentuk berbagai satgas, selain Satgas Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Untuk kebijakan deregulasi dibentuklah Satgas Peningkatan Iklim Investasi dan Percepatan Perizinan Berusaha.

"Kali ini Satgas ini dibuat lebih lengkap, artinya tidak hanya di regulasinya yang diplototin, tetapi bagaimana bisnis prosesnya bisa dilakukan. Ada tempat pengaduan, ada monitoring evaluasi. Mudah-mudahan ini, kalau berjalan 1-2 tahun, baru kita akan lihat hasilnya. Karena ini adalah perubahan mindset," tuturnya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Premanisme Ormas Dianggap Ganggu Investasi, Rosan Buka Suara