Ada Potensi Shortfall Pajak Rp112,4 T di 2025, Ini Kata Dirjen Pajak

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memperkirakan setoran pajak sampai akhir tahun akan shortfall, atau kurang dari target yang telah ditetapkan dalam APBN 2025.

Penerimaan pajak berpotensi hanya terkumpul Rp 2.076,9 triliun atau 94,9% dari target tahun ini yang sebesar Rp 2.189, 3 triliun. Masih lebih tinggi dari total penerimaan pajak sepanjang 2024 sebesar Rp 1.932,4 triliun.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto pun menjelaskan strategi yang akan ia tempuh supaya setoran pajak pada 2025 pengumpulannya akan lebih optimal ketimbang proyeksi itu.

Baca: Trump Menang Lagi, Senat Loloskan RUU Kontroversial 'Utang' Rp53.000 T

"Landasannya memang kemampuan administrasi kita mulai meningkat, Beberapa quick win saya juga sudah mulai bisa bekerja, efisiensi pemungutan juga sudah terjadi, Coretax sudah mulai membaik, dan untuk menjaga antara keseimbangan belanja dengan penerimaan, jadi supaya target defisit bisa kita amankan," kata Bimo di kawasan DPR, Jakarta, dikutip Rabu (2/7/2025)

Bimo mengatakan, pihaknya juga akan memperkuat pemantauan terhadap restitusi dan memperbaiki skemanya ke depan. "Restitusi kan ada yang lebih bayar, yang untuk pendahuluan, kemudian ada yang rutin, kemudian ada yang penegakan hukum," papar Bimo.

Skema perbaikan restitusi tersebut terkait dengan optimalisasi pengawasan terhadap kondisi usaha dari para pelaku usaha, termasuk pemantauan terhadap harga pokok penjualan (HPP) atau Cost of Goods Sold (COGS).

Baca: DPR Cecar Sri Mulyani, Efisiensi Anggaran Malah Utang 2025 Bertambah

"Semua itu kan pasti ada bisnis proses, mekanisme, tenggat waktu, kemudian yang pendahuluan, yang begitu masif itu kita juga coba security-nya, COGS-nya benar-benar COGS yang bisa disahkan sebagai COGS pajak masukan, input atau tidak, jadi kita ada quality control, kita ada review audit sampling," paparnya.

"Jadi sifatnya memang kita coba sesuai dengan undang-undang. Kita manage lebih wise, tapi tetap mempertimbangkan kemudahan bagi bisnis," tegas Bimo.

Selain itu, untuk merespons potensi jatuhnya harga-harga komoditas yang juga akan berdampak pada penerimaan negara, ia mengaku juga sudah mempersiapkan langkah-langkah antisipatifnya.

"Kalau yang konteks batubara memang karena volatilitas harga kita sudah usulkan beberapa alternative measures. Nanti kalau emang sudah jadi alternative measures-nya nanti saya kasih tau ke teman-teman," tutur Bimo.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: APBN Kantongi Rp 33,39 T Pajak Kripto-Pinjol di Akhir Januari