Titah Prabowo: Tak Boleh Lagi Ada K/L yang Hambat Perizinan Berusaha

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah memastikan, akan terus melanjutkan proses deregulasi untuk kemudahan berusaha, setelah dimulainya paket kebijakan deregulasi impor tahap pertama melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16 Tahun 2025.

Deputi Bidang Perekonomian di Kementerian Sekretariat Negara Satya Bhakti Parikesit mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah mengamanatkan supaya proses deregulasi terus dilakukan di setiap kementerian atau lembaga, supaya proses perizinan tak lagi berbelit.

"Deregulasi ini akan diikuti lagi deregulasi-deregulasi lain, sebagaimana arahan Pak Presiden, deregulasi yang dilakukan saat ini harus bisa menjadi acuan K/L untuk melakukan self assement dan kembali melihat proses perizinan yang selama ini dilakukan," kata Satya saat konferensi pers deregulasi impor di Kementerian Perdagangan, Senin (30/6/2025).

Baca: RI Kebut Proses Izin Usaha, Investor Bakal Makin Dirajakan!

Ia memastikan, pemerintah juga akan terus melakukan perbaikan secara komprehensif soal perizinan berusaha, termasuk melakukan tinjauan atau review lebih lanjut terhadap persyaratan-persyaratan atas perizinan di tiap-tiap K/L.

Di antaranya terkait perizinan ekspor dan impor seperti yang harus menggunakan rekomendasi pertek atau bentuk lainnya yang serupa di kementerian maupun lembaga.

"Presiden juga memberikan arahan agar seluruh kementerian atau lembaga harus memastikan bahwa proses perizinan tidak boleh menghambat, membuat birokrasi yang panjang, dan biaya tinggi," tuturnya.

Dalam melakukan proses deregulasi ini pemerintah akan berkaca pada negara-negara yang memiliki karakteristik serupa atau peer countries. Satya berujar, pemerintah paling tidak harus dapat melakukan hal yang sama bahkan bisa lebih cepat, mudah, dan murah dalam proses perizinan berusaha di Indonesia.

"Selaras dengan komitmen Indonesia untuk menjadi anggota OECD, dan dalam pelaksanaan deregulasi tentunya apabila ada persoalan, permasalahan, dan seterusnya kita berharap dapat dukungan dari seluruh stakeholder untuk sampaikan ke pemerintah agar kita bisa melakukan perbaikan secara bersama," ungkap Satya.

(arj/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Prabowo Tak Mau Importasi Pangan Ruwet & Panjang, Wamentan Buka Suara