Video: Nasib PPPK Daerah di Tengah Efisiensi Anggaran

Jakarta, CNBC Indonesia - Di tengah efisiensi anggaran, sejumlah kekhawatiran pun timbul. Salah satunya terkait nasib tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Menurut Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Eka Putra, pemerintah daerah dilarang untuk melakukan pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK karena menjadi kewenangan pemerintah pusat. Meski demikian, pihaknya terus mengupayakan untuk mengisi posisi yang saat ini bayak kosong karena pegawai pensiun.

Selengkapnya saksikan dialog Bunga Cinka bersama Bupati Tanah Datar Sumatera Barat Eka Putra di Program Nation Hub CNBC Indonesia, Jumat (11/04/2025).