Terungkap Tabir Kebohongan Virus Corona di Wuhan
23 May 2020 19:53
Jakarta, CNBC Indonesia - Gelombang kedua penyakit COVID-19 mulai mengintai China. Munculnya kasus baru di Kota Wuhan, yang semula tidak memiliki kasus baru, dan aturan penguncian wilayah (lockdown) di Kota Shulan menjadi indikasinya.
Penasihat Kesehatan Senior China, Zhong Nanshan menegaskan China memang belum boleh berpuas diri, sebab masyarakat negeri tirai bambu tersebut masih rentan terhadap infeksi tambahan dari virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 tersebut.
Bukan hanya memaparkan soal potensi gelombang baru COVID-19, Zhong yang dijuluki pahlawan SARS ini juga mengungkapkan adanya kebohongan yang terjadi saat virus ini muncul di Wuhan untuk pertama kalinya. Terutama soal virus dapat menular dari manusia ke manusia.
Bahkan di awal pemerintah Wuhan menyebut wabah bisa dicegah dan dikendalikan. Namun saat dirinya datang Januari lalu, ia diperingatkan banyak dokter dan mahasiswa soal betapa buruknya situasi di sana.
"Pemerintah setempat (Wuhan), mereka tidak suka mengatakan yang sebenarnya pada waktu itu. Pada awalnya mereka diam, dan kemudian saya berkata mungkin kita memiliki (lebih banyak) orang yang terinfeksi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari CNN International pada Minggu (17/5/2020).
Ia mengaku curiga ketika jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi di Wuhan tetap pada angka 41 selama lebih dari 10 hari. Padahal infeksi-infeksi baru mulai bermunculan di negara lain.
"Saya tidak percaya hasil itu, jadi saya (terus) bertanya dan kemudian, Anda harus memberi saya angka sebenarnya. Kurasa mereka sangat enggan menjawab pertanyaan saya," ungkapnya.
Sekitar tanggal 20 Januari, Zhong diberi tahu bahwa jumlah kasus di Wuhan saat itu adalah 198 kasus, dengan tiga orang meninggal dan 13 pekerja medis terinfeksi. Hal itu terungkap dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pusat, termasuk Perdana Menteri China Li Keqiang.
Inilah yang akhirnya membuat Zheng mengusulkan aturan penguncian (lockdown) untuk Kota Wuhan. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut diikuti pemerintah dan membuat kota itu ditutup selama 76 hari.
Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang mengakui bahwa pemerintahnya tidak mengungkapkan informasi tentang virus corona. Mereka baru bisa menyampaikan setelah mendapatkan wewenang.
Peristiwa ini membuat China memecat beberapa pejabat senior, termasuk dua pejabat komisi kesehatan provinsi, serta ketua Partai Komunis China di Wuhan dan provinsi Hubei, menurut Kantor Berita Xinhua milik pemerintah China.
"Ini membuat pemerintah memerintahkan semua kota, semua departemen pemerintah, harus melaporkan jumlah sebenarnya penyakit, jadi jika Anda tidak melakukan itu, Anda akan dihukum," ujar Zheng.
"Jadi sejak tanggal 23 Januari, saya pikir semua data (yang diberikan) sudah benar."
Selain gelombang kedua, Zhong juga membicarakan mengenai vaksin. Zhong mengatakan tiga vaksin Cina sedang dalam uji klinis di negara itu, namun solusi "sempurna" kemungkinan akan "bertahun-tahun" lagi.
"Kita harus menguji lagi dan lagi dan lagi, dengan menggunakan berbagai jenis vaksin," katanya.
"Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan apa pun jenis vaksin yang tersedia untuk jenis virus corona. Itu sebabnya saya menyarankan agar persetujuan akhir dari vaksin (akan) memakan waktu lebih lama."
China memang bukan lagi episentrum penyebaran penyakit COVID-19. Kini negara yang dipimpin Xi Jinping berada dalam urutan ke-13 dengan 82.971 kasus terjangkit, 4.634 kematian, dan 78.258 kasus berhasil sembuh per Sabtu (23/5/2020), menurut data Worldometers. Episentrum baru kini justru berpindah ke AS dan Brazil yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua.
(hoi/hoi)
Penasihat Kesehatan Senior China, Zhong Nanshan menegaskan China memang belum boleh berpuas diri, sebab masyarakat negeri tirai bambu tersebut masih rentan terhadap infeksi tambahan dari virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 tersebut.
Bukan hanya memaparkan soal potensi gelombang baru COVID-19, Zhong yang dijuluki pahlawan SARS ini juga mengungkapkan adanya kebohongan yang terjadi saat virus ini muncul di Wuhan untuk pertama kalinya. Terutama soal virus dapat menular dari manusia ke manusia.
Bahkan di awal pemerintah Wuhan menyebut wabah bisa dicegah dan dikendalikan. Namun saat dirinya datang Januari lalu, ia diperingatkan banyak dokter dan mahasiswa soal betapa buruknya situasi di sana.
"Pemerintah setempat (Wuhan), mereka tidak suka mengatakan yang sebenarnya pada waktu itu. Pada awalnya mereka diam, dan kemudian saya berkata mungkin kita memiliki (lebih banyak) orang yang terinfeksi," ujarnya, sebagaimana dikutip dari CNN International pada Minggu (17/5/2020).
Ia mengaku curiga ketika jumlah kasus yang dilaporkan secara resmi di Wuhan tetap pada angka 41 selama lebih dari 10 hari. Padahal infeksi-infeksi baru mulai bermunculan di negara lain.
"Saya tidak percaya hasil itu, jadi saya (terus) bertanya dan kemudian, Anda harus memberi saya angka sebenarnya. Kurasa mereka sangat enggan menjawab pertanyaan saya," ungkapnya.
Sekitar tanggal 20 Januari, Zhong diberi tahu bahwa jumlah kasus di Wuhan saat itu adalah 198 kasus, dengan tiga orang meninggal dan 13 pekerja medis terinfeksi. Hal itu terungkap dalam pertemuan dengan pejabat pemerintah pusat, termasuk Perdana Menteri China Li Keqiang.
Inilah yang akhirnya membuat Zheng mengusulkan aturan penguncian (lockdown) untuk Kota Wuhan. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut diikuti pemerintah dan membuat kota itu ditutup selama 76 hari.
Wali Kota Wuhan Zhou Xianwang mengakui bahwa pemerintahnya tidak mengungkapkan informasi tentang virus corona. Mereka baru bisa menyampaikan setelah mendapatkan wewenang.
Peristiwa ini membuat China memecat beberapa pejabat senior, termasuk dua pejabat komisi kesehatan provinsi, serta ketua Partai Komunis China di Wuhan dan provinsi Hubei, menurut Kantor Berita Xinhua milik pemerintah China.
"Ini membuat pemerintah memerintahkan semua kota, semua departemen pemerintah, harus melaporkan jumlah sebenarnya penyakit, jadi jika Anda tidak melakukan itu, Anda akan dihukum," ujar Zheng.
"Jadi sejak tanggal 23 Januari, saya pikir semua data (yang diberikan) sudah benar."
Selain gelombang kedua, Zhong juga membicarakan mengenai vaksin. Zhong mengatakan tiga vaksin Cina sedang dalam uji klinis di negara itu, namun solusi "sempurna" kemungkinan akan "bertahun-tahun" lagi.
"Kita harus menguji lagi dan lagi dan lagi, dengan menggunakan berbagai jenis vaksin," katanya.
"Masih terlalu dini untuk menarik kesimpulan apa pun jenis vaksin yang tersedia untuk jenis virus corona. Itu sebabnya saya menyarankan agar persetujuan akhir dari vaksin (akan) memakan waktu lebih lama."
China memang bukan lagi episentrum penyebaran penyakit COVID-19. Kini negara yang dipimpin Xi Jinping berada dalam urutan ke-13 dengan 82.971 kasus terjangkit, 4.634 kematian, dan 78.258 kasus berhasil sembuh per Sabtu (23/5/2020), menurut data Worldometers. Episentrum baru kini justru berpindah ke AS dan Brazil yang masing-masing menempati urutan pertama dan kedua.
(hoi/hoi)
