Bukan Kondisi Ekonomi, Ini Momok yang Bikin 17 Bank RI Tutup Berjamaah
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mencabut izin sebanyak 17 bank perekonomian rakyat (BPR) sepanjang tahun berjalan atau hingga November 2026.
Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.
OJK menyampaikan BPR LPN Labuh Gunung ditutup karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimun (KPPM) kurang dari 12% dan gagal melakukan upaya penyehatan.
Berdasarkan data yang dihimpun, bank paling banyak ditutup berada di Sumatra Barat, sebanyak 4 bank atau 23,5% dari total jumlah bank gugur sepanjang tahun berjalan.
Disusul oleh Provinsi Jawa Barat sebanyak 3 bank yang gugur, kemudian Jawa Timur dan Bali yang masing-masing mencatatkan sebanyak 2 bank.
Sementara, hanya ada 1 bank gugur di Jakarta dan empat provinsi lainnya, yaitu Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Banten, dan Sumatra Selatan.
Sementara, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) melaporkan hingga September 2026 sebanyak 15 bank telah dilikuidasi.
Ketua Komisioner Lembaga Penjaminan Simpanan, Anggito Abimanyu mengungkap jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya tercatat sebanyak 5 bank.
Padahal ujar Anggito, kondisi perbankan dan sektor keuangan di Indonesia dalam kondisi sehat. Hal tersebut bisa dilihat dari permodalan kuat, kualitas kredit membaik, dan likuiditas secara agregat masih memadai.
Bahkan kredit perbankan yang sempat melambat tahun 2025, kembali tumbuh double digit di tahun 2026. Hal ini membuktikan bahwa kondisi bank yang gagal tidak selalu disebabkan oleh kondisi ekonomi, tetapi bisa dikarenakan tata kelola bank yang tidak baik.
"Kami memantau kelemahan tata kelola menjadi penyebab dominan dalam kasus yang di tangani. LPS terus mendukung pembayaran klaim lebih cepat dan mempercepat penyelesaian likuidasi," ujarnya dalam Financial Forum, Kamis (19/11/2026).
Melihat hal tersebut LPS dan OJK akan terus bekerja sama untuk memperkuat deteksi akan kondisi bank yang berpotensi gagal dalam menjalanani fungsinya. Hal ini sangat penting dilakukan, agar ke depan nasabah bisa semakin terlindungi.
Untuk diketahui, peran perbankan sangat penting dalam mendorong perekonomian. Hal ini dikarenakan bank memiliki berbagai fungsi utama, salah satunya sebagai store of wealth atau tempat menyimpan harta kekayaan.
Selain itu, bank juga sebagai sumber pembiayaan untuk mendorong dunia usaha dan sebagai fasilitator sistem pembayaran untuk mendukung aktivitas ekonomi di masyarakat.
Jika ada bank gagal karena kondisinya memburuk karena ada kesalahan dalam management dan OJK tidak berhasil menyehatkan, LPS akan turun tangan untuk melakukan sejumlah aksi dengan mengambil alih dari pemegang saham lama lewat penyetoran modal.
Namun sebelum melakukan hal itu LPS akan melihat dulu potensi bisnis dari bank tersebut. Apakah masih bisa diselamatkan atau tidak. Jika tidak, maka LPS bisa melakukan likuidasi.
"Tujuan kita bukan memperbanyak likuidasi, melainkan mencegah kegagalan bank sedini mungkin serta memastikan nasabah yang berhak mendapatkan kembali simpanannya," ujarnya.
Adapun berikut daftar 17 bank yang dicabut izin usahanya oleh OJKÂ per 22 November 2026:
- PT BPR Suliki Gunung Mas, Sumatra Barat (7 Januari 2026)
- PT BPR Prima Master Bank, Surabaya, Jawa Timur (27 Januari 2026)
- Perumda BPR Bank Cirebon, Jawa Barat (9 Februari 2026)
- PT BPR Kamadana, Bangli, Bali (18 Februari 2026)
- PT BPR Koperindo Jaya, Jakarta Pusat, DKI Jakarta (9 Maret 2026)
- PT BPR Pembangunan Nagari, Agam, Sumatra Barat (31 Maret 2026)
- PT BPR Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat (7 April 2026)
- PT BPR Ceper Permata Artha, Klaten, Jawa Tengah (25 Juni 2026)
- PT BPR Dwicahaya Nusaperkasa, Batu, Jawa Timur (3 Juli 2026)
- PT BPR Mataram Mitra Manunggal, Yogyakarta (7 Juli 2026)
- PT BPR Syariah Hasanah Mandiri, Depok, Jawa Barat (16 Juli 2026)
- PT BPR Citra Bersada Abad, Bintara, Bekasi Barat, Kota Bekasi (19 Agustus 2026)
- PT BPRS Gaido Indonesia, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat (1 September 2026)
- PT BPR Pasarraya Kuta, Bali (17 September 2026)
- PT BPRS Musyarakah Ummat Indonesia di Tangerang, Banten (25 September 2026)
- PT BPR Agritrans Batumarta, Sumatra Selatan (3 November 2026)
- PT BPR LPN Labuh Gunung, Sumatra Barat (19 November 2026)