Satu Lagi Bank di Sumbar Tutup, OJK Minta Nasabah Tak Panik
Jakarta, CNBC Indonesia - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatra Barat.
Sebelumnya, terdapat tiga bank perekonomian rakyat (BPR) di Sumbar yang telah dicabut izinnya tahun ini, yaitu BPR Suliki Gunung Mas, BPR Pembangunan Nagari (Agam), dan BPR Sungai Rumbai (Dharmasraya).
Melalui siaran pers, OJK menyebutkan pencabutan izin itu sesuai dengan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-109/D.03/2026 tanggal 19 November 2026 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) LPN Labuh Gunung.
"Pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung merupakan bagian dari tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus memperkuat industri perbankan serta menjaga kepercayaan masyarakat," tulis OJK, Kamis (19/11/2026).
OJK menyampaikan kronologi pencabutan izin usaha tersebut. Awalnya, pada 5 November 2025, pihak otoritas telah menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR dalam penyehatan (BDP) karena memiliki rasio kewajiban penyediaan modal minimun (KPPM) kurang dari 12%.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, OJK menetapkan BPR LPN Labuh Gunung dalam status BPR Dalam Resolusi (BDR) dengan pertimbangan bahwa OJK telah memberikan waktu yang cukup kepada Pengurus dan Pemegang Saham untuk melakukan upaya penyehatan.
Khususnya dalam mengatasi permasalahan permodalan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK Nomor 28 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah.
"Namun demikian, Pengurus dan Pemegang Saham PT BPR LPN Labuh Gunung tidak dapat melakukan penyehatan terhadap kondisi BPR dimaksud," jelas OJK.
Kemudian berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Nomor 157/ADK3/2026 tanggal 10 November 2026 tentang Cara Penanganan Bank Dalam Resolusi PT Bank Perekonomian Rakyat LPN Labuh Gunung, LPS menetapkan cara penanganan BDR PT BPR LPN Labuh Gunung dengan melakukan likuidasi dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Menindaklanjuti permintaan LPS tersebut, OJK melakukan pencabutan izin usaha PT BPR LPN Labuh Gunung.
Dengan pencabutan izin usaha ini, LPS akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"OJK mengimbau kepada nasabah PT BPR LPN Labuh Gunung agar tetap tenang karena dana masyarakat di perbankan termasuk BPR dijamin oleh LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku," tutup OJK.
(asr/asr) [Gambas:Video CNBC]