BI Waspada Serangan Siber, Siapkan 4 Jurus Jaga Transaksi Digital
Jakarta, CNBC Indonesia - Bank Indonesia (BI) meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman serangan siber yang berpotensi mengganggu keamanan dan kelancaran sistem pembayaran digital di Indonesia. Penguatan ketahanan siber dilakukan melalui peningkatan pengawasan, deteksi dini, hingga kesiapan pemulihan apabila terjadi insiden.
Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta mengatakan, terdapat empat langkah yang ditempuh BI untuk mengantisipasi ancaman siber, baik yang berasal dari dalam negeri maupun global.
Pertama, BI terus mencermati perkembangan ancaman dan insiden siber untuk mengidentifikasi potensi risiko terhadap keamanan dan kelancaran sistem pembayaran.
Kedua, BI meningkatkan kewaspadaan dan langkah antisipatif melalui penguatan pengaturan dan pengawasan terkait ketahanan siber. Hal ini mencakup pengelolaan risiko, perlindungan infrastruktur kritis, pengembangan sistem deteksi dini, serta kesiapan penanganan dan pemulihan insiden.
Filianingsih menekankan, kemampuan memulihkan sistem setelah serangan siber menjadi hal penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan pembayaran digital.
Ketiga, BI memperkuat koordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), asosiasi, serta kementerian dan lembaga terkait. Koordinasi ini dilakukan agar penanganan insiden siber dapat berlangsung secara cepat dan tepat sasaran.
Keempat, BI meminta seluruh penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat sistem keamanan masing-masing.
BI juga telah membentuk grup komunikasi bersama para penyelenggara untuk mempercepat penyampaian laporan apabila terjadi insiden serta memperkuat koordinasi dalam penanganannya.
"Kalau sudah disiapkan penanganan, yang penting lagi pemulihan. Upaya pemulihan sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat," ujar Filianingsih.
Di tengah peningkatan penggunaan pembayaran digital, BI juga mengimbau masyarakat untuk ikut menjaga keamanan transaksi. Masyarakat diminta tetap waspada dan tenang, tidak meneruskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya, serta menjaga kerahasiaan data pribadi dan akses transaksi.
QRIS lintas negara terus berkembang
Di sisi lain, Filianingsih juga memaparkan perkembangan transaksi QRIS lintas negara. Hingga Oktober 2026, nilai transaksi QRIS antarnegara tercatat mencapai Rp61 triliun secara net inbound.
Transaksi inbound, yakni penggunaan QRIS oleh warga negara asing saat bertransaksi di Indonesia, mencapai 29,9 juta transaksi. Sementara transaksi outbound, yaitu penggunaan QRIS oleh masyarakat Indonesia di luar negeri, tercatat sebanyak 5,75 juta transaksi.
BI juga terus memperluas konektivitas QRIS dengan negara lain. Hong Kong ditargetkan mulai dapat melayani transaksi QRIS inbound pada Desember 2026, sedangkan Timor Leste ditargetkan menyusul pada 2027.
Filianingsih menyebut BI masih melakukan pembahasan intensif dengan sejumlah negara lain. BI berharap beberapa negara tambahan dapat bergabung dalam konektivitas QRIS lintas negara pada tahun depan.
(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]