Terseret Kasus Sengketa Lahan, Saham Indika Anjlok 13,5% dalam Sebulan
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Indika Energy Tbk (INDY) sedang menghadapi sengketa lahan yang menyeret anak usahanya, PT Masmindo Dwi Area (MDA), pengembang proyek emas Awak Mas di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Persoalan ini mencuat setelah adanya laporan polisi terkait dugaan sengketa lahan yang kini dalam penanganan Polda Sulawesi Selatan.
Saham PT Indika Energy Tbk (INDY) selama sebulan terakhir pada periode 19 Oktober hingga 18 November 2026 telah terkoreksi lebih dari Rp250 atau di atas 13,5%. Dalam periode tersebut, rata-rata volume perdagangan saham INDY tercatat sekitar 173.650 lot per hari, dengan rata-rata nilai transaksi mencapai Rp33 miliar.
Di tengah tekanan harga saham, jumlah pemegang saham INDY juga mengalami penurunan pada Oktober 2026. Mengutip Stockbit, berdasarkan data kepemilikan saham per 31 Oktober 2026, jumlah pemegang saham INDY tercatat sebanyak 22.218 investor. Angka tersebut berkurang 389 investor dibandingkan posisi akhir September 2026 yang sebanyak 22.607 investor.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), INDY mengakui telah mengetahui adanya Laporan Polisi No. 1275/X/2026/SPKT/POLDA/SULAWESI SELATAN tertanggal 19 Oktober 2026 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) tertanggal 30 Oktober 2026. Manajemen mengaku, informasi tersebut diketahui Perseroan melalui pemberitaan media. Namun, hingga surat penjelasan disampaikan kepada BEI, MDA, direksi, karyawan, maupun kontraktor belum menerima surat panggilan, permintaan klarifikasi, atau pemberitahuan resmi dari Polda Sulawesi Selatan.
Meski demikian, INDY menegaskan sengketa tersebut tidak mengganggu jalannya proyek Awak Mas maupun target produksi emas perdana pada semester I-2027.
Dengan demikian, INDY mengaku belum dapat mengonfirmasi substansi laporan pidana maupun kebenaran informasi yang beredar.
Adapun sengketa lahan yang diketahui dan tengah ditangani MDA berkaitan dengan klaim atas lahan seluas sekitar 309 hektare di Desa Rante Balla. Perseroan menyebut kompensasi atas lahan telah diberikan kepada warga yang menguasai lahan secara fisik dan memiliki dokumen pendukung, berdasarkan verifikasi lapangan serta pemerintah desa setempat.
Namun, pihak pengklaim kemudian menyatakan sebagai pemilik lahan dengan dasar Surat Keterangan Tanah versi Adat. INDY menilai persoalan tersebut bukan terkait kegagalan pembayaran kompensasi, melainkan adanya klaim kepemilikan atas lahan yang telah dibebaskan.
Persoalan lahan ini juga menjadi sorotan karena proses pembebasan lahan proyek Awak Mas belum sepenuhnya rampung.
Berdasarkan penjelasan Perseroan, total kebutuhan lahan proyek mencapai sekitar 1.570 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 93% telah dikompensasi, sementara 7% sisanya masih dalam proses. Sementara pada area yang menjadi objek klaim seluas 309 hektare, sekitar 97% telah dikompensasi dan 3% masih dalam proses.
Artinya, meskipun sebagian besar lahan telah dibebaskan, persoalan klaim kepemilikan masih membayangi pengembangan proyek emas tersebut.
Manajemen mengungkapkan, proyek Awak Mas sendiri belum menghasilkan pendapatan dari produksi emas komersial. Hingga 30 September 2026, progres konstruksi keseluruhan, termasuk fasilitas pengolahan, telah mencapai 72,84%.
Proyek kini memasuki tahap konstruksi akhir. Perseroan menargetkan uji coba pada Desember 2026, dilanjutkan dengan commissioning, sebelum produksi emas perdana ditargetkan pada semester I-2027.
INDY menyatakan seluruh kegiatan MDA saat ini berjalan normal dan sengketa lahan tersebut tidak mengubah target jadwal maupun proyeksi usaha proyek Awak Mas. Perseroan juga menyebut permasalahan tersebut tidak menimbulkan perubahan material terhadap kebutuhan pendanaan proyek.
Dari sisi keuangan, INDY mengklaim sengketa lahan tidak berdampak material terhadap kondisi keuangan Perseroan. MDA disebut tidak memiliki kewajiban pembayaran kompensasi tambahan kepada pihak pengklaim. Nilai kompensasi atas seluruh area yang diklaim juga tercatat kurang dari 1% terhadap total aset konsolidasian INDY per 30 September 2026.
Perseroan turut menyatakan tidak mengidentifikasi indikasi penurunan nilai aset MDA, termasuk aset dalam penyelesaian dan properti pertambangan.
Dari aspek hukum, INDY menyebut sepanjang pengetahuan Perseroan, belum terdapat gugatan perdata maupun putusan pengadilan terhadap MDA terkait klaim tersebut.
Selain itu,kontrak Karya MDA juga masih berlaku dan perusahaan belum menerima sanksi administratif dari Kementerian ESDM. Perseroan pun mengklaim tidak terdapat dampak terhadap kelangsungan usaha maupun pengembangan proyek Awak Mas.
Di tengah munculnya persoalan lahan tersebut, INDY mengakui informasi dan risiko terkait sengketa MDA belum diungkapkan secara khusus dalam laporan keuangan, laporan tahunan, maupun keterbukaan informasi Perseroan. Manajamen menilai permasalahan tersebut belum memenuhi kriteria informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan berdasarkan Pasal 52 POJK No. 45 Tahun 2024.
Manajmeen menekankan, untuk penyelesaian sengketa, MDA akan mengedepankan mediasi sebelum menempuh jalur hukum, sejalan dengan kesimpulan RDP dan RDPU Komisi III DPR RI pada 11 November 2026.
MDA juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Luwu, Kantor Pertanahan Kabupaten Luwu, Polda Sulawesi Selatan, Polres Luwu, serta Kementerian ESDM untuk membahas penyelesaian permasalahan tersebut.
Meski INDY memastikan sengketa lahan tidak mengganggu proyek, persoalan klaim kepemilikan yang masih harus diselesaikan menjadi salah satu risiko yang membayangi pengembangan proyek emas Awak Mas menjelang target produksi perdana pada 2027.
Sebagai informasi, struktur kepemilikan saham INDY masih didominasi oleh dua pemegang saham utama, yakni PT Indika Inti Investindo dan PT Teladan Resources. PT Indika Inti Investindo tercatat menggenggam 1.968.882.699 saham INDY atau setara 37,79%, dengan nilai kepemilikan sekitar Rp3,50 triliun.
Sementara itu, PT Teladan Resources menguasai 1.463.155.591 saham atau 28,08%, dengan nilai kepemilikan sekitar Rp2,60 triliun.
Berdasarkan data kepemilikan manfaat akhir, Agus Lasmono yang menjabat sebagai Komisaris Utama INDY memiliki 38% saham melalui PT Indika Inti Investindo. Adapun Wiwoho Basuki Tjokronegoro memiliki 28% saham melalui PT Teladan Resources.
Pemegang saham lainnya dengan kepemilikan di atas 1% adalah Pandri Prabono-Moelyo, yang menggenggam 265.408.700 saham atau 5,09%. Kemudian, F. Irene Fancy tercatat memiliki 119.169.800 saham. Kepemilikannya meningkat 0,04% secara bulanan, dari 2,25% menjadi 2,29%, setelah menambah 1.984.800 saham.
Sebaliknya, AIA Financial tercatat mengurangi kepemilikan sahamnya sebanyak 12.580.800 saham. Porsinya turun dari 1,39% menjadi 1,15%, dengan jumlah kepemilikan tersisa 59.791.400 saham.
Pemegang saham lainnya yang memiliki lebih dari 1% saham INDY adalah Wadyono Suliantoro Wirjomihardjo dengan porsi 1,39% dan Eddy Junaedy Danu sebesar 1,28%.