10 Bulan Belanja PemerintahTembus Rp2.343,6 Triliun, untuk Apa Saja?

Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Pusat telah merealisasikan anggaran belanja senilai Rp 2.343,6 triliun per akhir Oktober 2026, setara 74,4% dari target APBN 2026 Rp 3.149,7 triliun.

Belanja Pemerintah Pusat merupakan komponen terbesar dalam belanja negara yang realisasinya Rp 2.997,2 triliun hingga Oktober 2026, atau setara 78% dari target Rp 3.842,7 triliun.

Baca: Setoran PPh Badan Tumbuh Double Digit, Bos Pajak Bocorkan Penyebabnya

Sisanya dalam bentuk transfer ke daerah (TKD) Rp 653,6 triliun, setara 94,3% dari target Rp 693 triliun di dalam APBN 2026.

"Akan ada akselerasi di November dan Desember," kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat konferensi pers di Kantor Pusat Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).

Belanja pemerintah pusat dalam 10 bulan tahun ini tercatat naik pesat, hingga 24,7% dibanding periode yang sama tahun lalu Rp 1.879,6 triliun.

Mayoritas berupa belanja kementerian atau lembaga (K/L) yang sudah senilai Rp 1.239,1 triliun, dan sisanya melalui belanja non K/L Rp 1.104,5 triliun.

Belanja K/L yang telah terealisasikan itu setara 82% dari target, dalam bentuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), Bantuan Sosial (Bansos), pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan, hingga penanganan bencana.

Sementara itu, belanja non K/L yang telah terealisasi setara dengan 67,4% dari target di antaranya dalam bentuk manfaat pensiun para aparatur sipil negara (ASN), subsidi dan kompensasi BBM maupun listrik, serta pembayaran bunga utang.

Bila dipilah berdasarkan jenis belanja, terbesar masih dalam bentuk belanja barang yang mencapai Rp 545,3 triliun, di antaranya untuk penyaluran MBG, pembinaan PAUD-SMK, penyaluran dana BOS madrasah swasta, pelayanan kesehatan, hingga penyaluran beras SPHS, serta insentif biodiesel.

Baca: Gejolak Politik Bisa Pengaruhi Rating Utang RI, Kemenkeu Buka Suara

Untuk belanja pegawai nilainya setara Rp 320, 4 triliun, dalam bentuk gaji dan tunjangan ASN, hingga karena adanya penyesuaian tunjangan hakim Mahkamah Agung. Adapula dalam bentuk pembayaran tunjangan profesi guru non ASN.

Selanjutnya, yang cair dalam bentuk belanja modal sebesar Rp 248,6 triliun, terutama untuk pembangunan infrastruktur dalam mendukung konektivitas dan ketahanan pangan, termasuk peralatan dan mesin.

Terakhir, dalam bentuk belanja bansos nilainya sebesar Rp 124,9 triliun, dalam bentuk program keluarga harapan hingga kartu sembako.

(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]