Pengguna Sudah 71 Juta, BI Mau Jadikan QRIS Sebagai Kredit Scoring
Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti memastikan, data transaksi QRIS akan bisa menjadi dasar penilaian kredit (credit scoring) industri jasa keuangan terhadap penggunanya.
Wacana ini sebetulnya sudah bergulir sejak tahun lalu, namun belum kunjung terealisasi. Meski begitu, Destry kembali menyinggung hal ini dalam acara Danantara Technology Innovation Investment Forum (DTIIF) 2026 di Jakarta, Senin (26/10/2026).
"Jadi ini paling tidak suatu keberhasilan di mana kita memberikan akses keuangan kepada para merchant di bawah, merchant-merchant yang small juga yang nantinya data ini bisa menjadi semacam credit scoring. Ke depannya akan seperti itu," kata Destry.
Destry mengungkapkan, QRIS hingga kini pun terus mencatatkan pertumbuhan pengguna yang signifikan. Ia mengatakan, secara total, jumlah pengguna QRIS untuk transaksi telah mencapai 71 juta.
Padahal, pada September 2026 jumlah penggunanya masih sebanyak 67 juta user atau sekitar seperempat dari total penduduk Indonesia.
"Sekarang penggunanya sudah mencapai 71 juta user dengan merchantnya sudah 49,4 juta di mana 97% adalah UMKM," ungkap Destry.
Sebagaimana diketahui, pada akhir tahun lalu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyambut baik penggunaan riwayat transaksi QRIS sebagai dasar penilaian kelayakan kredit atau credit scoring, termasuk di industri pinjaman online alias pinjol.
Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman yang termuat dalam website InterActive QRIS.
"OJK menyambut positif pemanfaatan data transaksi keuangan, termasuk QRIS, sebagai data alternatif dalam penilaian kelayakan kredit di industri pindar [pinjaman daring]," ujar Agusman pada akhir 2025.
Namun, Agusman mengingatkan bahwa penerapan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai credit scoring perlu tetap memperhatikan prinsip pelindungan data pribadi dan kehati-hatian.
"Penerapannya perlu pendalaman dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi, validitas data, dan prinsip kehati-hatian," tegas dia.
(arj/arj) [Gambas:Video CNBC]