Kiblat Pusat Finansial Bentukan RI, Dubai atau Singapura?
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sudah melakukan pertemuan dengan perwakilan dari Dubai International Financial Centre (DIFC), di mana pertemuan ini untuk mendapat masukan dari DIFC terkait Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).
Direktur Jenderal (Dirjen) Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan Kemenkeu Herman Saheruddin mengatakan pemerintah sengaja mempelajari pengalaman dari sejumlah pusat finansial global, termasuk DIFC agar regulasi yang tengah disusun dapat diterapkan secara efektif di Indonesia.
"Ini kan hal baru ya di Indonesia, kita perlu meticulous atau detail gitu, yang penting kita ingin ini workable, Kalau sudah jadi ya bisa jalan," kata Herman saat ditemui wartawan usai rapat Panja terkait Rancangan Undang-Undang (RUU) PFII bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (14/7/2026).
Herman melanjutkan, bentuk pusat finansial global cukup beragam, ada yang berbentuk murni pusat finansial atau berbentuk hub finansial.
Untuk Indonesia sendiri, Herman berharap bentuk pusat finansial nantinya bisa berbeda dengan pusat finansial global.
"Jadi bentuk financial center di global kan itu banyak ya, ada yang bentuknya pure financial center gitu, ada yang cuma hub saja, kalau di Indonesia kan banyak resourcesnya, artinya disitu tidak hanya financial center biasa, tapi juga disitu ada peluang-peluang pembiayaan dari luar negeri untuk domestik itu dibuka di sana," terangnya.
Herman berharap pusat finansial di Indonesia bisa menjadi gerbang pembiayaan bagi proyek-proyek strategis di dalam negeri.
"Intinya kalau kita ngandelin dari domestik aja kan saving investment gap-nya ada. Harapannya melalui pusat finansial kita, investor global yang belum masuk langsung ke Indonesia, bisa ikut membiayainya pembangunan dari sana," ujar Herman.
Purbaya Ketemu DIFC
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa dan jajaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ternyata telah bertemu dengan perwakilan dari Dubai International Financial Centre (DIFC) beberapa waktu lalu
"Kemarin kita ketemu dari jajaran Dubai financial center gitu ya. Kita mendengarkan masukan-masukan dari mereka," kata Herman.
Pada malam ini, pembahasan dengan DIFC akan berlanjut. Kali ini, Menkeu akan mendengar masukan dari mantan CEO DIFC.
"Yang nanti malam masih mendengar masukan dari DIFC, tapi kali ini mendengar dari eks CEO-nya," lanjut Herman.
Dalam masukan tersebut, cukup banyak masukan yang diberikan seperti halnya cara bentuk pusat finansial, keputusan yang lebih teliti, dan lain-lainnya.
"Masukan-masukannya banyak, seperti hal-hal yang lebih teliti bagaimana, bentuk pusat finansialnya bagaimana, karena kan enggak semua berbentuk pusat finansial utuh gitu, ada juga yang bentukannya hanya menjadi hub gitu, intinya banyak sih masukannya," terangnya.
Herman menambahkan, pembahasan dengan jajaran DIFC merupakan upaya pemerintah untuk membuka masukan-masukan dari berbagai pihak, agar Rancangan Undang-Undang (RUU) dan pembentukan PFII bisa berjalan dengan lancar tanpa ada masalah.
"Pertemuan ini bertujuan memberikan masukan kepada kami, karena kami harus meaningful participation. Kita dengerin semuanya gitu, termasuk dari DIFC," jelasnya.
BP BUMN Sebut Dubai
Adapun, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) menyebut Dubai menjadi benchmark dalam pengembangan PFII.
"Dalam pengembangannya, pemerintah menggunakan Dubai International Financial Centre (DIFC) sebagai benchmark karena telah terbukti mengubah Dubai menjadi salah satu pusat keuangan dunia," tulis akun Instagram @bumn_id dalam unggahannya, dikutip Rabu (15/7/2026).
BP BUMN menjelaskan Dubai saat ini menerapkan insentif pajak korporasi hingga 0% selama 40 tahun, menjadi tempat bekerja bagi lebih dari 50.000 profesional, serta dikenal sebagai "Wall Street of MEASA" alias Middle East, Africa, and South Asia.
"Melalui model yang diadaptasi tersebut, Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFIl) di Bali diharapkan mampu menarik investasi global, memperdalam pasar keuangan domestik, dan memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional," tulis BP BUMN.
Guna mendukung pembangunan PFIl, pada 14 Juli 2026, Kepala BP BUMN sekaligus Chief of Operation (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, menggelar rapat bersama
Chief Investment Officer (CIO) Danantara Indonesia, Pandu Sjahrir, serta jajaran Managing Director dan Board of Directors (BoD) BPI Danantara.
Pembahasan difokuskan pada kesiapan strategi investasi, pembangunan ekosistem keangan berstandar global, serta peran Danantara dalam pengembangan aset, infrastruktur, dan layanan PFIl.
"Melalui langkah ini, Bali diharapkan mampu menjadi magnet investasi internasional, memperkuat daya saing Indonesia, serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," kata unggahan tersebut.
(haa/haa) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]