Hasil Rapat KSSK: Fiskal, Moneter & Sistem Keuangan RI Terjaga
Jakarta, CNBC Indonesia - Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) telah selesai menggelar rapat berkala untuk periode kuartal I-2026. Hasil rapat yang diumumkan langsung oleh Ketua KSSK, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kamis (8/5/2026) ialah kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama kuartal I-2026 tetap dalam kondisi terjaga.
"Hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan selama triwulan I tahun 2026 tetap dalam kondisi terjaga, di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global, seiring eskalasi konflik di Timur Tengah," kata Purbaya, dikutip Jumat (8/5/2026).
Purbaya mengatakan, memasuki April 2026, dinamika penyelesaian konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama volatilitas pasar keuangan global, terutama terhadap lonjakan harga energi.
Berdasarkan perkembangan tersebut, KSSK yang terdiri dari Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), menyatakan akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini.
Fokus ini ditujukan seiring dengan risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat. Komite juga memastikan akan melakukan upaya mitigasi secara terkoordinasi, baik antarlembaga anggota KSSK maupun dengan Kementerian/Lembaga lain.
Menurut Purbaya, hasil rapat berkala KSSK memang telah melihat prospek perekonomian dunia makin melemah akibat konflik di Timur Tengah. Dampak konflik pada gangguan pasokan global mendorong kenaikan harga minyak dunia dan sejumlah komoditas penting lainnya, sehingga memengaruhi kelancaran rantai pasok perdagangan antarnegara.
Dengan perkembangan ini, pertumbuhan ekonomi dunia KSSK anggap akan melambat menjadi 3,1% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 3,4% pada 2025, dengan inflasi global diprakirakan meningkat menjadi 4,4% pada 2026 dari sebelumnya sebesar 4,1% pada 2025, sebagaimana prakiraan International Monetary Fund (IMF) dalam publikasi World Economic Outlook edisi April 2026.
Meski begitu, untuk ekonomi Indonesia, Purbaya tekankan masih berdaya tahan, terlihat dari laju pertumbuhan kuartal I-2026 yang tumbuh hingga 5,61%, lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal sebelumnya 5,39% yoy.
Ia pun memastikan, sepanjang tahun ini KSSK berkomitmen untuk menjaga tren pertumbuhan lebih cepat hingga mendekati level 6% hingga akhir 2026. Ditopang oleh stabilitas fiskal pemerintah yang tetap berdaya tahan.
"Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 5,4% ya tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6% sampai akhir tahun," tutur Purbaya.
Sementara itu, untuk stabilitas moneter, Gubernur BI Perry Warjiyo menegaskan, perlu terus diperkuat imbas meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik di Timur Tengah. Mempertimbangkan investasi portofolio asing mengalami net outflows sebesar US$ 1,7 miliar sepanjang kuartal I-2026.
Aliran modal asing yang keluar itu memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah yang sempat terus terdorong hingga ke level atas Rp 17.400/US$.
Perry pun memastikan, kebijakan stabilisasi nilai tukar Rupiah terus diperkuat di tengah meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global tersebut. BI meningkatkan intensitas intervensi valas (baik Non-Deliverable Forward-NDF offshore, maupun transaksi spot, dan Domestic Non-Deliverable Forward-DNDF di pasar domestik) serta memperkuat struktur suku bunga instrumen moneter untuk menarik aliran masuk portofolio asing.
Kebijakan ini diperkuat dengan penyesuaian threshold transaksi valas sejak April 2026. Dengan langkah tersebut, nilai tukar Rupiah dapat dijaga relatif stabil pada level Rp17.415 per dolar AS pada 5 Mei 2026.
Pada awal triwulan II (hingga 30 April 2026), aliran modal asing mencatat net inflows sebesar US$ 3,3 miliar, terutama pada Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Surat Berharga Negara (SBN) yang didorong peningkatan imbal hasil pada kedua instrumen. Posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Maret 2026 sebesar US$ 148,2 miliar, setara dengan pembiayaan 6,0 bulan impor serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.
"BI terus memperkuat bauran kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, yang bersinergi erat dengan KSSK dan Program Asta Cita Pemerintah," tegas Perry.
Sementara itu, terkait dengan stabilitas sistem keuangan di tingkat pasar modal, menurut Ketua OJK Friderica Widyansati, memang masih bergerak dinamis pada kuartal I-2026 seiring peningkatan ketidakpastian global.
IHSG ditutup pada level 7.048,22 per 31 Maret 2026, mengalami koreksi secara qtq sebesar 18,49% namun masih tumbuh positif sebesar 8,26% secara yoy. Memasuki bulan Mei 2026, IHSG menunjukkan tren penguatan dan per 5 Mei 2026 ditutup pada level 7.057,11 sehingga indeks telah terapresiasi sebesar 1,44% secara mtd.
Penghimpunan dana oleh korporasi domestik di pasar modal juga tetap kuat. Hingga 5 Mei 2026, nilai penghimpunan dana di pasar modal telah mencapai Rp59,35 triliun secara ytd.
"Capaian tersebut menunjukkan terjaganya minat fundraising di pasar modal, yang didominasi oleh penerbitan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (EBUS) senilai Rp58,90 triliun. Sementara itu, jumlah investor Pasar Modal per triwulan I 2026 tercatat bertambah menjadi 24,74 juta Single Investor Identification (SID) atau tumbuh 21,51% secara year to date," ucap Friderica.
Di sektor perbankan pun tetap menurutnya tetap terjaga kuat ketahanannya, terlihat dari tingkat permodalan atau Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Maret 2026 yang berada di level tinggi yakni sebesar 25,09%.
Likuiditas perbankan pada Maret 2026 tetap memadai dengan rasio Loan to Deposit Ratio (LDR) sebesar 84,64%, Alat Likuid/Non-Core Deposit (AL/NCD) dan Alat Likuid/DPK (AL/DPK) masing-masing tercatat sebesar 122,55% dan 27,85%, jauh di atas threshold masing-masing sebesar 50% dan 10%.
Kredit perbankan pada Maret 2026 mencatat pertumbuhan sebesar 9,49% yoy menjadi Rp8.659 triliun, didorong oleh kredit investasi yang tumbuh tinggi sebesar 20,85% yoy dan diikuti oleh kredit konsumsi sebesar 5,88% yoy, sedangkan kredit modal kerja tumbuh 4,38% yoy.
Sementara itu, kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 2,1% dan NPL net sebesar 0,8%. Loan at Risk (LaR) juga relatif stabil, tercatat sebesar 8,9%. Di sisi lain, DPK perbankan tercatat tumbuh sebesar 13,55% yoy menjadi Rp10.230 triliun, dengan giro, tabungan, dan deposito masing-masing tumbuh sebesar 21,37%, 8,36%, dan 11,57% yoy.
Ketua LPS Anggito Abimanyu pun memastikan, LPS terus berupaya menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas sistem keuangan melalui pelaksanaan program penjaminan simpanan dan resolusi bank secara optimal.
Dari sisi penjaminan, cakupan jumlah rekening yang dijamin tetap konsisten berada di atas 90% untuk bank umum maupun BPR/BPRS. Sampai dengan posisi Maret 2026, proporsi simpanan bank di atas TBP terpantau stagnan masih berada di atas 30%.
"Meskipun demikian, suku bunga yang diberikan mulai menunjukan tren penurunan secara bertahap lintas kelompok deposan dan kelompok bank. Mempertimbangkan hal tersebut, LPS bersama anggota KSSK terus berupaya mendorong langkah penyesuaian suku bunga simpanan agar tetap selaras dengan TBP, sehingga dapat memperkuat transmisi kebijakan ke penurunan suku bunga kredit dan efektivitas fungsi intermediasi perbankan," ucap Anggito.
Dalam kesempatan itu, Anggito menambahkan informasi bahwa pasca ditetapkannya PP Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penempatan Dana pada Bank dan Pelaksanaan Kewenangan dalam Penyelenggaraan Program Restrukturisasi Perbankan (PRP), LPS akan segera menyiapkan pengaturan turunan PP tersebut dalam Peraturan LPS (PLPS).
Sedangkan terkait dengan persiapan pelaksanaan program penjaminan polis, LPS terus mengakselerasi persiapan pada aspek penyusunan rancangan kebijakan, SDM, dan teknologi informasi termasuk integrasi serta pertukaran data dengan OJK. Langkah ini ditujukan untuk memastikan kesiapan kerangka regulasi dari pelaksanaan tugas dan fungsi LPS di bidang perbankan dan asuransi.
"LPS menilai bahwa tantangan stabilitas di sektor perbankan akan semakin meningkat tidak hanya dipengaruhi ketidakpastian faktor eksternal, namun juga sisi operasional. Penguatan infrastruktur dan kapasitas teknologi informasi perlu dilakukan, terutama di bank dan lembaga jasa keuangan skala kecil yang selama ini belum secara optimal dalam mengelola aspek keamanan siber," kata Anggito.
(arj/arj) Add
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]