Resmi Jadi Deputi Gubernur BI, Begini Strategi GERAK Thomas Djiwandono
Jakarta, CNBC Indonesia - Thomas Djiwandono resmi dilantik menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di hadapan Ketua Mahkamah Agung Sunarto pada hari ini, Senin (9/2/2026).
Pengambilan sumpah didasari atas surat Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat saudara Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau janji. Thomas pun menegaskan bersedia mengemban tugas dan jabatan ke depan, 2026 sampai 2031.
"Ya Bersedia. Saya berjanji bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Deputi Gubernur BI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab," tegasnya.
Thomas Djiwandono sendiri dalam fit and proper test, mencetuskan strategi tematik "GERAK" untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan lincah.
Strategi GERAK fokus pada lima poin. Pertama adalah governance dan kedua, efektivitas kebijakan. Ketiga adalah resiliensi sistem keuangan dan keempat adalah akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sistem keuangan. Terakhir, keberlanjutan transformasi keuangan.
"Intinya saya merasa lima tema ini bisa mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi secara adaptif dan agile...saya namanya strategi ini 'GERAK'," tegas Thomas dalam fit and proper test, Rabu (26/1/2026).
Dia menjelaskan untuk strategi pertama, yaitu governance, ini bisa diartikan sebagai fondasi. Hal ini terkait dengan independensi BI. Regulasi Undang Undang Bank Indonesia No. 23 Tahun 1999 dan UU P2SK, kata Thomas, sudah memberikan fondasi kuat untuk governance bank sentral.
Dalam konteks ini, Thomas mengungkapkan mengenai Pasal 7, Pasal 8, Pasal 10 ayat 2 dan Pasal 10 ayat 3 dalam UU P2SK. Melalui aturan ini, Thomas menyoroti mengenai tugas BI dalam mengelola likuiditas. Likuiditas ini menjadi penopang pertumbuhan ekonomi.
Ini artinya, dia ingin menegaskan bahwa ada tugas BI selain menjaga nilai tukar dan inflasi, yakni pertumbuhan ekonomi. Salah satu yang bisa dijalankan BI untuk menopang pertumbuhan ekonomi adalah melalui pengelolaan likuiditas.
Kedua, efektivitas kebijakan untuk stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Thomas, penurunan suku bunga BI cukup tajam dari 6,25% ke level 4,75% dalam dua tahun.
Sayangnya, dia melihat ada timelag dalam penurunan kredit modal kerja. Dari catatan Thomas, dalam penurunan BI Rate 1%, penurunan bunga kredit modal kerja hanya 0,27 % dalam 6 bulan dan 0,56% dalam 3 tahun.
Di sisi lain, Thomas mengungkapkan ada jalur yang patut dipertimbangkan untuk mendorong pertumbuhan kredit yang lebih efektif, yakni transmisi kebijakan melalui uang beredar (M0) dan penempatan dana pemerintah Rp 200 triliun.
Secara statistik, pertumbuhan excess reserves giro bank umum terhadap kredit berkorelasi tinggi hingga 0,77. Tambahan 1% dalam kenaikan excess reserves dalam 6 bulan ada kenaikan 0,11%.
"Dalam jangka panjang, tiga tahun, akan ada kenaikan kredit Rp 23,1 triliun. Jalur transmisi kebijakan melalui uang beredar layak untuk dipertimbangkan secara kebijakan," ujarnya.
Artinya, jika penurunan BI rate dibarengi dengan pengelolaan likuiditas dari penempatan dana pemerintah, efektif dalam mendorong pertumbuhan kredit.
Ketiga, perihal resiliensi sistem keuangan dan pasar keuangan, Thomas menuturkan ini adalah target jangka panjang. Hal ini harus ditopang oleh intermediasi sistem keuangan, pendalaman sektor keuangan dan penguatan industri keuangan nonbank (IKNB), penguatan basis pendanaan dan inklusi keuangan. Dalam hal ini, Thomas mengusulkan konsep financial security atau ketahanan finansial.
"Mungkin kita perlu mempertimbangkan konsep seperti financial security," katanya.
Dia mencontohkan programnya a.l. diversifikasi penguatan instrumen offshore, melanjutkan digitalisasi Local Currency Settlement (LCS) dan kebijakan makroprudensial untuk UMKM. Ini bisa dilakukan di sisi BI. Sementara itu, di sisi OJK, upaya meningkatkan partisipasi lembaga keuangan nonbank untuk demand dalam instrumen valas dan rupiah.
Lalu, upaya di sisi Kementerian Keuangan a.l. diversifikasi instrumen SBN, perluasan basis investor ritel terutama asuransi dan dana pensiun, dan memperkuat likuiditas pasar dan kredibilitas acuan harga.
Keempat, soal akselerasi sinergi fiskal, moneter dan sistem keuangan, hal ini terkait dengan sinergi fiskal dan moneter untuk likuiditas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Thomas melihat sinergi ini bisa diperkuat lagi ke depannya. Dalam hal ini, BI bisa memperluas kebijakan makroprudensial dan pemerintah bisa melakukan penempatan atau pengelolaan kas yang lebih produktif.
Kemudian, OJK bisa menggelontorkan insentif bagi perbankan dan LPS memperkuat kepercayaan nasabah untuk mendukung stabilitas sistem keuangan. Penguatan sinergi ini dapat dipakai dalam berbagai program pemerintah seperti program perumahan rakyat dan ketahanan pangan.
Terakhir, soal keberlanjutan transformasi keuangan, Thomas mengatakan ini adalah program besar. Ada tiga program turunan, yakni implementasi UU P2SK, transformasi digital keuangan dan inklusi dan literasi keuangan.
(haa/haa)[Gambas:Video CNBC]