Batal Jadi Komisaris Bank BJB (BJBR), Mardigu Sebut-Sebut KDM

Jakarta, CNBC Indonesia — Wowiek Prasantyo, alias Mardigu buka suara mengenai pembatalan pengangkatan dirinya menjadi Komisaris Utama Independen PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk. (BJBR).

Pria yang kerap dijuluki "Bossman Sontoloyo" itu mengaku tidak tahu alasan pembatalan tersebut, dan hanya menanggapi dengan singkat. "Tunggu saran pimpinan," kata dia saat dihubungi CNBC Indonesia, Kamis (13/11/2025).

Sebelumnya, para pemegang saham BJB telah mengangkat Mardigu sebagai komisaris utama independen, Helmy Yahya sebagai komisaris independen, dan Joko Hartono Kalisman sebagai direktur kepatuhan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar 16 April 2025 lalu. Namun, BPD pentolan itu kemudian mengumumkan akan membatalkan pengangkatan ketiga pengurus baru itu pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan digelar 1 Desember 2025 mendatang.

"Mata Acara merupakan tindak lanjut dari surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")Nomor SR-294/PB.02/2025, SR-356/PB.02/2025 dan S-338/KO.12/2025," kata BJB dalam pengumumannya, dikutip Senin (10/11/2025).

Tak lama kemudian, Mardigu langsung bereaksi di Instagram pribadinya dengan mengunggah gambar bahwa dirinya akan menunggu keputusan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi atau Kang Dedi Mulyadi (KDM) atas pembatalan pengangkatan tersebut.

"I WILL SPEAK UP !! Bye bye OJK," tulis Mardigu dalam caption di postingan user Instagram @mardiguwp, dikutip Kamis (13/11/2025).

Ditanya mengenai apa yang akan ia suarakan kepada OJK, Bossman kembali merespons singkat. "Terwakili video Helmy," kata dia.

Baru-baru ini, Helmy Yahya juga angkat suara melalui unggahan video di Instagram mengenai pembatalan pengangkatannya sebagai komisaris independen Presenter kondang itu mengaku baik-baik saja dan lebih bahagia dengan keputusan tersebut.

Ia bercerita bahwa usai menerima tawaran tersebut dari KDM, ia mengikuti seluruh prosedur yang dibutuhkan, dari coaching hingga fit and proper test atau penilaian kemampuan dan kepatutan (PKK) yang digelar OJK. Namun, hasil PKK berkata Helmy tidak memenuhi syarat, usai seorang pengadu yang merupakan seorang petinggi memberikan novum, alias bukti-bukti keadaan, fakta, atau peristiwa baru yang dapat mempengaruhi hasil tes tersebut.

Ketika ditanya apakah alasan pembatalan pengangkatannya sama dengan Helmy, Mardigu mengaku tidak tahu.

"Tidak tahu saya," tuturnya.

Bossman Sontoloyo sejatinya sudah beberapa kali mencuri perhatian netizen lantaran narasinya soal geopilitik dunia dan teori konspirasi. Tak cuman itu, Mardigu merupakan seorang pengusaha kakap yang telah berlalu lalang di dunia bisnis Indonesia, termasuk industri finansial.

Baca: Profil Mardigu, Helmy Yahya & Joko Kalisman Yang Batal Diangkat BJB

Namun, dirinya pernah "kena semprit" OJK. Perusahaannya, PT Santara Daya Inspiratama (Santara) dilarang melakukan penawaran efek dan diperiksa atas dugaan pelanggaran di bidang pasar modal sejak 2022.

Fakta menarik lainnya, seorang yang pegiat Hipnoterapis ini juga sempat disoroti masyarakat karena memberi usulan kepada Bank Indonesia untuk menerbitkan Rupiah Digital atau e-Rupiah yang dianggap bisa menjadi solusi perekonomian Indonesia.

Selain itu, Mardigu mencetuskan cryptocurrency pertama di Indonesia yang di beri nama "Cyronium". Dia sempat mendapatkan peringatan keras dari Bank Indonesia dan OJK, karena saat itu BI maupun OJK enggan memberikan izin untuk seluruh cryptocurrency di Indonesia dengan berbagai alasan.

CNBC Indonesia telah berkali-kali mencoba menghubungi BJB dan OJK mengenai rencana pembatalan pengangkatan ini, namun belum mendapatkan tanggapan hingga berita ini ditulis.

Tetapi, belum lama ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae memberikan tanggapan umum terkait fit and proper test kepada CNBC Indonesia. Ia mengatakan proses PKK akan berjalan fair, objektif, dan akuntabel.

Dian menyebut tujuan proses fit and proper itu jelas untuk menjaga integritas dan profesionalisme manajemen perbankan. Bank itu, kata dia, berusaha bukan hanya dengan uang pemegang saham. Sebagai lembaga intermediasi, bank lebih banyak berusaha dengan uang masyarakat.

"Oleh karena itu, siapapun yang memimpin harus memenuhi standard profesionalisme dan integritas yang tinggi, untuk dapat menjamin keamanan uang masyarakat yang dikelolanya, dan meningkatkan kontribusi perbankan secara signifikan dalam pembiayaan ekonomi nasional," ujar Dian kepada CNBC Indonesia, Kamis (8/5/2025) lalu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Taspen Angkat Fary Djemy Francis Jadi Komisaris Utama