Purbaya Mau Taruh Duit di Bank Jakarta & Jatim, Berkah atau Beban?

Jakarta, CNBC Indonesia — Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa akan kembali menempatkan saldo anggaran lebih (SAL) ke PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk. (BJTM) dan PT Bank DKI (Bank Jakarta). Purbaya memperkirakan akan menyetor Rp10 triliun hingga Rp20 triliun kepada dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) tersebut.

Direktur Utama Bank Jatim, Winardi Legowo dan Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H. Widodo sama-sama menyambut baik keputusan tersebut, dan kompak menyatakan akan menyalurkan ke sektor produktif. Selain itu, keduanya mengungkapkan likuiditas kedua BPD tersebut sama-sama dalam kondisi terjaga.

Berdasarkan laporan keuangan semester I-2025 kedua bank itu masing-masing mencatatkan rasio pinjaman terhadapo simpanan di posisi longgar. Loan to deposito ratio (LDR) Bank Jatim dan Bank Jakarta masing-masing sebesar 85,00% dan 78,15%. Adapun batas LDR dari Bank Indonesia (BI), yakni 78%-92%.

Pada fungsi intermediasi, Bank Jatim menyalurkan Rp67,31 triliun atau naik 15,91% secara tahunan atau year on year (yoy) pada semester I-2025. Pada periode yang sama penyaluran kredit Bank Jakarta koreksi 1,23% menjadi Rp52,90 triliun.

Sementara itu, total aset Bank Jatim sebesar Rp118,14 triliun, sedangkan Bank Jakarta sebesar Rp84,72 triliun per Juni 2025. Maka demikian, kucuran dana sebesar Rp10 triliun hingga Rp20 triliun dari Kementerian Keuangan sebesar 8%-17% bagi Bank Jatim, dan sebesar 12%-24% bagi Bank Jakarta.

Kucuran dana itu sama besar atau melebihi PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BRIS) yang asetnya mencapai Rp400 triliun per Juni. Bank syariah terbesar di Indonesia itu  mendapatkan Rp10 triliun dari Kemenkeu. 

Pilihan Redaksi Duit dari Purbaya Habis Bulan Ini, BRI Minta Tambahan Lagi Purbaya Bilang Pemerintah Masih Punya Uang Nganggur Rp270 T di BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan belum menentukan nominal pasti penempatan dana menganggur pemerintah Bank Jakarta dan Bank Jatim.

"Jadi, kita lagi diskusi dengan mereka. Mereka bisa terima berapa sih. Kalau waktu bank BUMN kan saya paksa. Saya takut juga banknya enggak sebesar BUMN kan, enggak sebesar Himbara," kata Purbaya saat ditemui di kawasan Hotel Shangri La, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Sebelum menentukan besaran penempatan dana, Purbaya telah mengutus bawahannya untuk berdiskusi dengan direksi kedua bank daerah itu tentang kesiapan besaran dana yang bisa ditempatkan dan dikelola.

Bila dari hasil diskusi jajaran direksi Bank Jakarta dan Bank Jatim tak mampu mengelola penempatan dana menganggur pemerintah, Purbaya tak akan memaksa mereka untuk menampung dananya.

Menurut Advisor Banking and Finance Development Centre (BFDC) Amin Nurdin kebijakan Purbaya diambil sebagai bantuan untuk pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur. Terlebih, Bank Jatim dapat menyasar UMKM dan sektor riil di wilayahnya.

Untuk Bank Jakarta, Amin mengatakan Purbaya mungkin memandang bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki banyak rencana ke depan yang perlu dukungan dari Bank Jakarta.

"Meskipun bisa saja Pemprov DKI menggunakan fasilitas dari bank-bank Himbara lain untuk hal tersebut, tapi akan lebih baik, jika mengandalkan bank sendiri," kata Amin kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Ia menambahkan, kucuran dana ini juga bisa meningkatkan aset kedua bank daerah tersebut. Jika aset produktif yang dihasilkan berkualitas, Amin mengatakan itu akan memicu pertumbuhan pendapatan yang pada akhirnya bisa dijadikan laba ditahan, dan kemudian bisa meingkatkan modal perusahaan.

Sementara itu, pengamat perbankan Paul Sutaryono menilai tidak ada ukuran yang valid seberapa besar kucuran dana segar ke bank, baik bank pemerintah maupun BPD. Namun, ia menyorot masalah bagi industri perbankan bukan terletak pada likuiditas, melainkan pada kredit yang sudah disetujui tapi belum ditarik (undisbursed loan) yang malah meningkat.

"Artinya, likuiditas perbankan atau sisi penawaran (supply side) ternyata melimpah ruah. Jadi masalahnya ada di sisi permintaan (demand side) saat ini yakni permintaan kredit yang lemah," terang Paul kepada CNBC Indonesia, Rabu (8/10/2025).

Oleh karena itu, ia mengatakan risikonya adalah tantangan bagi BPD untuk mampu menaikkan penyaluran kredit, setelah menerima dana segar yang besar itu.

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Bank Jatim (BJTM) Mau Bagi Dividen Rp 821 M, Catat Jadwalnya