Ketakutan Jokowi di Akhir Masa Jabatan Kembali Terlihat Sekarang

Jakarta, CNBC Indonesia — Sebelum masa jabatannya berakhir, Presiden Joko Widodo sempat menyorot perputaran uang yang menyusut di Indonesia. 

Jokowi menilai masalah itu muncul karena uang masyarakat kebanyakan masuk ke instrumen investasi Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia, seperti Surat Berharga Negara (SBN), Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) dan Sekuritas Valas Bank Indonesia (SVBI).

"Jangan-jangan terlalu banyak yang dipakai untuk membeli SBN, atau SRBI atau SVBI, sehingga yang masuk ke sektor riil menjadi berkurang," kata Jokowi dalam Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2023 lalu.

Setelah menyampaikan kekhawatirannya itu, likuiditas bank sempat menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) mengalami akselerasi, walaupun masih terpaut jauh dibandingkan dengan pertumbuhan kredit.

Tetapi, hingga paruh pertama tahun 2025, pertumbuhan DPK kembali melambat, tidak jauh dari pertumbuhan kredit yang juga terus menurun. Per Juli, DPK tercatat tumbuh 7,00% secara tahunan atau year on year (yoy). Pertumbuhan itu meningkat dari Juni dan Mei yang masing-masing sebesar 6,96% dan 4,29%.

Meski demikian, pertumbuhan DPK terkini masih di bawah pertumbuhan kredit, yakni sebesar 7,77% yoy per Juli 2025. Padahal, pertumbuhan kredit melesu, sebulan sebelumnya di posisi yang sama 7,77% dan pada bulan Mei sebesar 8,43%.

Kondisi ini terjadi seiring dengan menurunnya alokasi pengeluaran warga Indonesia untuk tabungan, bahkan sampai mencetak rekor terendah, setidaknya hingga 2019.

Baca: The Fed Terbelah, Gubernur Desak Powell Turunkan Suku Bunga

Berdasarkan survei konsumen Bank Indonesia (BI) periode Juli 2025 yang baru dirilis pada awal bulan (8/8/2025), proporsi alokasi pengeluaran untuk konsumsi di Juli 2025 sebesar 75,4% naik dari bulan sebelumnya yakni 75,1%. Sementara alokasi untuk cicilan pinjaman di Juli sebesar 10,9% naik tipis dari 10,8% pada Juni.

Hal yang paling menarik dari survei Juli ini adalah persentase alokasi untuk tabungan yang tercatat pada Juli hanya sebesar 13,7% turun lebih dari 100 basis poin (bps) dari periode Juni yang sebesar 14,9%, sekaligus mencatatkan yang proporsi yang terendah sepanjang sejarah survey dilakukan.

Pengeluaran masyarakat Indonesia untuk ditabung terus mengalami penurunan. Berdasarkan data survey BI bahwa proporsi pengeluaran masyarakat untuk tabungan pada Juli 2025 mengalami penyusutan di seluruh kelompok pengeluaran dibandingkan Januari 2023.

Penurunan paling tajam tercatat pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran Rp4,1-Rp5 juta per bulan, di mana proporsi untuk tabungan anjlok dari 18,8% menjadi hanya 13,9% atau turun sekitar 4,9 poin.

Sementara itu, untuk kelompok pengeluaran Rp1 juta-Rp2 juta dan Rp3,1-Rp4 juta juga mencatat penurunan masing-masing sebesar 3,6 poin menjadi 13,6% dan 13,7%.

Untuk survey berdasarkan kelompok masyarakat dengan penghasilan lebih dari Rp5 juta per bulan juga mengalami penurunan dengan proporsi tabungan turun dari 18,6% di Januari 2023 menjadi 15,8% pada Juli 2025 atau turun 2,8 poin.

Merosotnya proporsi pengeluaran masyarakat untuk tabungan ini terjadi seiring dengan meningkatnya pengeluaran untuk konsumsi.

Kenaikan harga barang untuk kebutuhan pokok, beban utang, membuat banyak masyarakat perlu untuk mengeluarkan uang lebih besar untuk konsumsi dan mengorbankan pengeluaran untuk tabungan mereka.

Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengungkapkan bahwa tabungan orang kaya bertumbuh tinggi jauh melampaui tabungan nasabah kelas menengah bawah.

Ketua Dewan Komisioner (DK) LPS, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa simpanan tiering di bawah Rp100 juta hanya bertumbuh 4,76% yoy per Juli 2025. Sementara itu, simpanan tiering di atas Rp5 miliar bertumbuh 9,45% yoy pada periode yang sama.

"Jadi kelihatannya yang di atas tumbuhnya lebih kencang dibanding yang bawah ya," kata Purbaya saat Konferensi Pers Penetapan TBP LPS, di Kantor Pusat LPS, Pacific Century Place, Selasa (26/8/2025).

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Genjot Likuiditas Saat DPK "Seret", Perbankan Diminta Lakukan Hal Ini