Kemenkes Ungkap 1,6 Juta Warga RI Alami Gangguan Penglihatan
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengungkap sebanyak 1,6 juta masyarakat Indonesia terindikasi mengalami gangguan penglihatan berdasarkan hasil program Cek Kesehatan Gratis (CKG). Temuan tersebut diperoleh dari pemeriksaan kesehatan mata terhadap sekitar 34 juta peserta.
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan gangguan penglihatan masih menjadi persoalan kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius.
"Di Indonesia, ada 34 juta peserta yang dapat cek kesehatan gratis di bidang mata. Dan 1,6 jutanya mengalami kecurigaan gangguan penglihatan," kata Dante dalam acara peringatan Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day 2026, di Jakarta, Kamis (15/10/2026).
 Skrining mata, langkah kecil untuk manfaat besar menjadi tema besar Hari Pengelihatan Sedunia 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (15/10/2026). (CNBC Indonesia/Fergi Nadira) Foto: Skrining mata, langkah kecil untuk manfaat besar menjadi tema besar Hari Pengelihatan Sedunia 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (15/10/2026). (CNBC Indonesia/Fergi Nadira) |
Dante menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan CKG, sekitar 3% anak sekolah terindikasi mengalami gangguan penglihatan. Sementara itu, pada populasi yang diperiksa secara umum, angkanya mencapai sekitar 4%.
Selain itu, hasil pemeriksaan juga menunjukkan adanya temuan gangguan mata yang berkaitan dengan katarak. Dante bilang, persoalan gangguan penglihatan bukan hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga menjadi tantangan kesehatan global.
"Secara global, ada sekitar 1,1 miliar orang dengan kelainan mata. Sebanyak 90% di antaranya sebenarnya bisa diatasi," ujarnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Kemenkes menyiapkan empat langkah strategis dalam memperkuat pelayanan kesehatan mata di Indonesia. Langkah pertama adalah memperluas pemeriksaan atau skrining kesehatan mata melalui program CKG, baik di sekolah, fasilitas kesehatan maupun komunitas masyarakat.
Kedua, pemerintah berupaya memperluas akses operasi katarak bagi masyarakat melalui pembiayaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Dante mengakui masih terdapat persoalan terkait akses dan kuota pelayanan operasi katarak yang perlu diselesaikan bersama BPJS Kesehatan.
"Sudah beberapa kali kita rapat dengan BPJS, tapi belum selesai soal ini. Tapi nanti akan kita selesaikan masalah ini secepat mungkin," katanya.
Ia menjelaskan, distribusi kuota operasi katarak masih belum merata di sejumlah daerah. Oleh sebab itu, pemerintah berupaya mengatur kembali alokasi pelayanan agar wilayah yang kekurangan kuota dapat memperoleh tambahan akses.
Langkah ketiga adalah pemerataan dokter spesialis mata. Dante bilang, tenaga dokter spesialis mata saat ini masih banyak terkonsentrasi di kota besar sehingga akses pelayanan di sejumlah wilayah belum optimal.
Sementara itu, langkah keempat adalah meningkatkan edukasi kesehatan mata di lingkungan sekolah maupun tempat kerja. Salah satu upaya yang didorong adalah penerapan aturan 20-20-20, yakni mengistirahatkan mata selama 20 detik setiap 20 menit beraktivitas dengan melihat objek berjarak sekitar 20 kaki atau enam meter.
"Jadi 20 menit mata bekerja, 20 detik mata istirahat, dan 20 kaki mata melihat jarak untuk melakukan relaksasi mata. Itu yang harus kita lakukan dan kita budayakan kepada masyarakat," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Penyakit Tidak Menular Kemenkes, dr. Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah juga tengah mengembangkan model pelayanan kesehatan mata berbasis puskesmas melalui program Vision Center. Program ini merupakan bentuk kolaborasi antara pemerintah, fasilitas kesehatan, organisasi profesi, komunitas, dan mitra pembangunan, termasuk The Fred Hollows Foundation.
Nadia menjelaskan, selama ini sebagian besar pelayanan kesehatan mata, terutama yang membutuhkan pemeriksaan spesialistik, masih terpusat di rumah sakit. Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan cukup jauh untuk memperoleh pelayanan.
Melalui Vision Center, pemerintah berupaya mendekatkan layanan kesehatan mata kepada masyarakat hingga tingkat puskesmas.
"Dengan adanya Vision Center ini, layanan kesehatan spesialistik maupun layanan kesehatan, termasuk penyediaan kacamata gratis, bisa kita lakukan pada level tingkat puskesmas," kata Nadia.
Ia menjelaskan, pengembangan layanan tersebut melibatkan berbagai pihak, termasuk Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia (Perdami), Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin), dan Ikatan Profesi Optometris Indonesia (IROPIN).
Ke depan, model pelayanan Vision Center direncanakan dapat dikembangkan ke berbagai daerah di Indonesia.
Nadia juga menekankan pentingnya deteksi dini gangguan penglihatan, khususnya pada anak usia sekolah.
Pasalnya, gangguan refraksi atau kelainan penglihatan pada anak sering kali tidak disadari oleh anak itu sendiri. Jika tidak segera terdeteksi dan ditangani, kondisi tersebut berpotensi mengganggu aktivitas belajar.
Sementara itu, Chief of Program and Partnership The Fred Hollows Foundation, Amanda Huang menyampaikan, pihaknya akan melanjutkan kerja sama dengan Kemenkes untuk memperluas akses pelayanan kesehatan mata melalui program Comprehensive Community Eye Care. Amanda mengatakan, kerja sama tersebut merupakan kelanjutan kemitraan yang telah terjalin dengan pemerintah Indonesia sejak 2012.
Dalam tiga tahun mendatang, program tersebut akan dijalankan di lima provinsi dan 19 kabupaten/kota untuk mendukung penguatan pelayanan kesehatan mata berbasis masyarakat. Program tersebut menargetkan pelatihan lebih dari 2.000 tenaga dan guru, pemeriksaan terhadap lebih dari 60.000 pelajar dan pekerja, dukungan bagi lebih dari 6.500 tindakan operasi, serta penyediaan lebih dari 10.000 kacamata.
Selain itu, kerja sama ini mencakup pembentukan 13 Vision Center baru dan penguatan 21 Vision Center yang telah ada. Amanda menegaskan, program tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan jumlah masyarakat yang mendapatkan pemeriksaan mata, tetapi juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan agar masyarakat dapat memperoleh penanganan lebih awal.
Menurutnya, akses terhadap pelayanan kesehatan mata memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup, termasuk kemampuan anak untuk belajar dan produktivitas masyarakat dalam bekerja.
Ia menekankan ketika anak dapat melihat dengan jelas, mereka memiliki kesempatan belajar yang lebih baik. Begitu pula orang dewasa yang memperoleh penanganan gangguan penglihatan dapat bekerja secara mandiri dan mendukung keluarganya.
Melalui kolaborasi tersebut, pemerintah dan The Fred Hollows Foundation berharap layanan kesehatan mata semakin mudah dijangkau masyarakat, termasuk kelompok yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap fasilitas kesehatan.