Australia Makin Ketat, Pelajar Internasional Tak Boleh Bawa Keluarga
Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah Australia memperketat aturan migrasi dengan membatasi mahasiswa internasional membawa pasangan dan anak-anak untuk mendampingi mereka selama masa studi. Pemerintah juga akan memperketat aturan visa liburan sambil bekerja (working holiday visa) bagi para backpacker.
Melansir Reuters, kebijakan tersebut diumumkan Menteri Dalam Negeri Australia Tony Burke pada Kamis (17/9), di tengah meningkatnya perdebatan mengenai tingginya tingkat migrasi di negara tersebut. Reformasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menurunkan migrasi bersih luar negeri menjadi sekitar 225.000 orang pada 2028, dari sekitar 300.000 saat ini.
Berdasarkan aturan baru, sebagian besar mahasiswa internasional tidak lagi diperbolehkan membawa anggota keluarga selama menjalani studi di Australia. Pengecualian akan diberikan secara terbatas, termasuk bagi mahasiswa dari sejumlah negara Kepulauan Pasifik dan Asia Tenggara.
Selama ini, pasangan mahasiswa internasional dapat tinggal di Australia dan bekerja, dengan batasan jam kerja yang bergantung program studi yang diambil mahasiswa. Anak tanggungan juga dapat ikut tinggal di Australia.
Selain pembatasan terhadap keluarga mahasiswa, pemerintah akan mengubah aturan Working Holiday Maker Program. Sistem undian atau ballot akan diterapkan untuk visa tahun kedua dan ketiga bagi backpacker. Sebelumnya, perpanjangan tersebut tidak menggunakan sistem undian secara umum.
Australia juga akan memperluas penerapan ketentuan "No Further Stay" pada visa kunjungan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah pemegang visa kunjungan tetap berada di Australia sambil mengajukan visa kategori lain.
Pemerintah juga memperketat aturan terhadap mahasiswa internasional yang berupaya memperpanjang masa tinggal melalui perpindahan atau pergantian jenis visa. Mahasiswa hanya akan dapat memperbarui visa pelajar dalam kondisi tertentu, termasuk ketika melanjutkan ke jenjang kualifikasi yang lebih tinggi.
Target Turunkan Migrasi
Burke mengatakan perubahan tersebut bukan semata-mata respons terhadap meningkatnya popularitas partai sayap kanan One Nation.
Pernyataan itu disampaikan setelah One Nation pada pekan ini mengusulkan pemangkasan jumlah migran sementara hingga 750.000 orang dalam tiga tahun. Partai tersebut juga mengusulkan pembatasan terhadap keluarga pekerja terampil sementara dan mahasiswa internasional.
Pemerintah Australia menargetkan migrasi bersih turun menjadi sekitar 225.000 orang pada 2028, angka yang mendekati tingkat sebelum pandemi. Kebijakan ini muncul setelah migrasi melonjak tajam ketika Australia membuka kembali perbatasannya setelah pandemi COVID-19.
Data terbaru menunjukkan migrasi bersih luar negeri memang telah menurun. Angkanya mencapai sekitar 306.000 orang dalam periode hingga 30 Juni 2025, jauh di bawah puncak sekitar 518.000 orang pada 2023.
Pendidikan Internasional Tetap Bernilai Besar
Meski mahasiswa internasional menjadi sasaran utama pengetatan, sektor pendidikan internasional tetap memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Australia.
Nilai sektor pendidikan internasional mencapai sekitar A$53,6 miliar atau sekitar US$38 miliar pada tahun yang berakhir Juni 2025. Angka tersebut menjadikan pendidikan internasional sebagai salah satu komoditas ekspor terbesar Australia.
Namun, pemerintah dalam beberapa tahun terakhir telah memperketat berbagai persyaratan bagi mahasiswa asing. Biaya pengajuan visa pelajar juga meningkat tajam, sementara persyaratan kemampuan bahasa Inggris dan ketentuan keuangan bagi pemohon visa pascastudi diperketat.
Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengendalikan pertumbuhan migrasi setelah lonjakan kedatangan mahasiswa internasional, backpacker, dan pekerja sementara pascapandemi.
Selain aturan visa, pemerintah juga akan memperkuat penegakan hukum terhadap pemegang visa yang telah melewati masa berlaku. Pemerintah memperkirakan terdapat sekitar 77.000 visa overstayers di Australia dan akan memperkuat mekanisme kepatuhan untuk memastikan mereka meninggalkan negara tersebut.
Dengan serangkaian perubahan tersebut, pemerintah Australia berupaya mengendalikan jumlah migrasi sementara sekaligus mempertahankan sistem migrasi yang dinilai tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan perekonomian.
(hsy/hsy) [Gambas:Video CNBC]