Dua Negara Ini Larang Jilbab hingga Perayaan Idulfitri
Jakarta, CNBC Indonesia - Sejumlah negara di dunia menerapkan aturan ketat terkait simbol dan perayaan keagamaan Islam. Di Tajikistan dan sebagian wilayah Spanyol, pemerintah setempat bahkan mengeluarkan kebijakan yang membatasi penggunaan jilbab hingga perayaan hari besar Islam.
Di Tajikistan, majelis tinggi parlemen atau Majlisi Milli mengesahkan undang-undang yang melarang penggunaan "pakaian asing" serta sejumlah tradisi yang berkaitan dengan perayaan Idulfitri dan Iduladha. Sidang tersebut dipimpin Ketua Majlisi Milli, Rustam Emomali, pada 19 Juni 2024.
Undang-undang itu menargetkan jilbab dan pakaian tradisional Islam lain yang dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak dikenakan masyarakat Tajikistan. Selain itu, aturan baru juga melarang tradisi idgardak, yakni kebiasaan anak-anak berkeliling meminta hadiah saat perayaan Idulfitri dan Iduladha.
Sejak 2007, Kementerian Pendidikan negara tersebut telah melarang penggunaan pakaian Islami di sekolah.
Sebagai informasi, sekitar 95% hingga 98% penduduk Tajikistan beragama Islam.
Spanyol Batasi Perayaan Idulfitri
Pembatasan terkait kegiatan keagamaan Islam juga muncul di Spanyol. Melansir Deutsche Welle, ombudsman Spanyol tengah menyelidiki keputusan pemerintah kota Jumilla, wilayah Murcia, yang melarang penggunaan fasilitas publik seperti pusat komunitas dan arena olahraga untuk kegiatan keagamaan tertentu.
Aturan tersebut mencakup kegiatan sosial, budaya, atau keagamaan yang tidak berkaitan langsung dengan pemerintah kota, termasuk perayaan Idulfitri dan Iduladha. Kebijakan tersebut disahkan oleh pemerintah kota yang dipimpin Partai Rakyat konservatif setelah adanya usulan dari partai sayap kanan Vox.
Pemerintah kota menyatakan keputusan tersebut bertujuan untuk melestarikan nilai dan identitas budaya lokal. Namun sejumlah organisasi Muslim di Spanyol mengkritik kebijakan tersebut dan menilai aturan itu bersifat diskriminatif.
Mounir Benjelloun Andaloussi Azhari, presiden Federasi Organisasi Islam Spanyol menyebut pembatasan tersebut sebagai Islamofobia dan diskriminatif. Mohamed El Ghaidouni, sekretaris Persatuan Komunitas Islam Spanyol yang mewakili lebih dari 900 komunitas Muslim di negara itu, menyebut larangan tersebut sebagai Islamofobia yang terinstitusionalisasi.
Partai Vox di Murcia menyambut baik langkah tersebut di media social. Kata mereka, "Berkat Vox, langkah pertama untuk melarang festival Islam di ruang publik Spanyol telah disahkan. Spanyol adalah dan akan selamanya menjadi tanah akar Kristen!"
"Kita harus melindungi ruang publik dari praktik-praktik yang asing bagi budaya dan cara hidup kita," tulis pemimpin partai Santiago Abascal. "Spanyol bukanlah Al Andalus," merujuk pada nama historis Spanyol Islam, yang jatuh pada tahun 1492 ketika umat Katolik merebut kembali tanah tersebut.
Di sisi lain, Ombudsman Spanyol meminta klarifikasi kepada pemerintah kota mengenai bagaimana mereka tetap menjamin hak kelompok agama untuk menjalankan ibadah di ruang publik. Sebagai informasi pula, sekitar 1.500 Muslim tinggal di kota Jumilla yang memiliki populasi sekitar 27.000 penduduk.
as a preferred
source on Google [Gambas:Video CNBC]