Republik Baru Berdiri Dekat Jakarta, Langsung Putus Hubungan dengan RI
Jakarta, CNBC Indonesia - Proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 tidak serta-merta membuat seluruh wilayah Indonesia berada dalam kondisi yang stabil. Di Tangerang, misalnya, terjadi pergolakan politik yang bahkan sempat melahirkan pemerintahan sendiri bernama Republik Tangerang dan menyatakan putus hubungan dengan pemerintah Republik Indonesia di Jakarta.
Pergolakan tersebut mulai terjadi pada Oktober 1945. Salah satu pemicunya adalah kekecewaan terhadap Bupati Tangerang Agus Padmanegara. Menurut riset berjudul "Peran KH. Ahmad Khaerun Pada Masa Revolusi di Tangerang Tahun 1945-1946" (2019), sejumlah kelompok masyarakat menilai Agus tidak mampu menjalankan pemerintahan dengan baik. Ia juga dituduh sebagai orang yang berpihak kepada Belanda.
Kekecewaan itu kemudian berubah menjadi gerakan untuk mengambil alih pemerintahan. Pada 18 Oktober 1945, di Curug, Tangerang, Ahmad Khaerun mengoordinasikan gerakan tersebut. Ia bahkan menyebut dirinya sebagai "Bapak Rakyat".
Massa kemudian bergerak menuju kediaman Bupati Agus Padmanegara. Mereka bermaksud memaksa Agus menyerahkan kekuasaan kepada rakyat. Namun, Agus ternyata sedang tidak berada di rumah.
Ketiadaan sang bupati tidak menghentikan massa. Pengambilalihan pemerintahan tetap dilakukan. Aksi tersebut dikenal sebagai aksi daulat. dalam aksi itu, aparat pemerintahan yang sebelumnya bekerja di Tangerang disingkirkan. Pamong praja hingga tingkat lurah diberhentikan. Aparat kepolisian juga dibubarkan.
Setelah kekuasaan pemerintahan lama berhasil diambil alih, Ahmad Khaerun dan kelompoknya kemudian membentuk pemerintahan baru.
Dalam sebuah pertemuan, diputuskan bahwa pemerintahan Kabupaten Tangerang akan dijalankan oleh badan bernama Badan Diktatorium Dewan Pusat. Badan tersebut dipimpin oleh empat orang, yakni KH Ahmad Khaerun, Sumo, Suwono, dan Abas. Pemerintahan inilah yang kemudian dikenal sebagai Republik Tangerang.
"Chaerun mengangkat dirinya sebagai Bupati Tangerang. Tiga hari kemudian, aparatur baru dari tingkat kabupaten hingga kelurahan ditetapkan mengganti pejabat sebelumnya. Ditetapkan pula Tangerang pisah dari Republik Indonesia dan sejak saat itu berdirilah Republik Tangerang," ungkap Iip D. Yahya dalam autobiografi berjudul Oto Iskandar di Nata: the untold stories (2008)
Ada satu keputusan yang membuat pemerintahan tersebut semakin berbeda dari pemerintah Republik Indonesia. Dalam pertemuan itu, ditegaskan bahwa Tangerang memutus hubungan dengan pemerintahan yang berpusat di Jakarta.
Dengan kata lain, hanya sekitar dua bulan setelah Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan, muncul pemerintahan di Tangerang yang memilih berjalan sendiri dan tidak lagi berada di bawah pemerintahan Republik Indonesia di Jakarta.
Namun, pemerintahan Ahmad Khaerun tidak berjalan mulus.
Pengambilalihan pemerintahan justru diikuti memburuknya situasi keamanan. Berbagai kelompok terlibat keributan. Kondisi yang semula dipicu oleh persoalan pemerintahan berkembang menjadi kekacauan yang ditandai dengan perampokan, perampasan, penjarahan, hingga pembunuhan.
Anarkisme terjadi di berbagai tempat. Pemerintahan baru pun tidak mampu menciptakan stabilitas di wilayah Tangerang.
Kondisi tersebut akhirnya mendorong tentara mengambil tindakan. Sekitar tiga bulan setelah Ahmad Khaerun berkuasa, tepatnya pada 14 Januari 1946, Tentara Keamanan Rakyat (TKR, Kini TNI) di bawah pimpinan Letkol Singih mengambil alih pemerintahan Tangerang.
Pengambilalihan tersebut berlangsung tanpa pertumpahan darah. Kekuasaan yang sebelumnya berada di tangan pemerintahan Ahmad Khaerun dikembalikan kepada Republik Indonesia.
Dengan pengambilalihan tersebut, episode singkat Republik Tangerang pun berakhir. Pemerintahan yang sempat menyatakan putus hubungan dengan Jakarta akhirnya kembali berada di bawah Republik Indonesia.
(mfa/mfa)