Menteri Keuangan RI Larang Anaknya Jadi Pegawai Negeri
Jakarta, CNBC Indonesia - Banyak orang tua berharap anaknya menjadi pegawai negeri karena dianggap memiliki pekerjaan yang stabil dan terjamin. Namun, pandangan berbeda justru datang dari Menteri Keuangan era Orde Baru, Mar'ie Muhammad.
Mar'ie ternyata berharap tidak ada satu pun anaknya yang mengikuti jejaknya menjadi pegawai negeri. Pesan itu disampaikan kepada keluarganya setelah anak-anaknya menyelesaikan pendidikan.
"Dia bilang, 'Nanti kalau sudah lulus, saya berdoa semoga jangan ada keturunan Papa menjadi pegawai negeri. Saya minta kepada kamu, jangan menjadi pegawai negeri.' Itu saja permintaannya. Saya dengar itu di depan saya," kenang istrinya, Etty Muhammadl, dikutip dari autobiografi berjudul Mr.Clean Marie Muhammad (2025).
Pesan tersebut membuat anak-anaknya heran. Salah satu anaknya bahkan mempertanyakan alasan sang ayah melarang mereka menjadi pegawai negeri. Padahal, Mar'ie sendiri menghabiskan sebagian besar kariernya sebagai aparatur negara hingga dipercaya menduduki jabatan Menteri Keuangan.
"Kenapa Ma, Pa, tidak boleh menjadi pegawai negeri?" tanya anaknya.
Mendengar pertanyaan itu, Mar'ie hanya memberikan jawaban singkat.
"Sudahlah, kamu tidak akan paham godaannya di sana," jawabnya.
Menurut Etty, sang ayah kemudian menyarankan anak-anaknya meniti karier di bidang lain, termasuk menjadi pengusaha.
"Kamu kan bisa kerja di bagian lain, misalnya buka usaha sendiri," kata Mar'ie.
Pernyataan tersebut mencerminkan pengalaman panjang Mar'ie di lingkungan birokrasi. Pada masa Orde Baru, praktik korupsi dan pungutan liar masih menjadi persoalan serius di berbagai instansi pemerintah. Godaan inilah yang tampaknya membuat Mar'ie tidak ingin anak-anaknya menempuh jalan karier yang sama.
Gambaran mengenai kondisi birokrasi saat itu pernah diceritakan pendahulu Mari'e, yakni Menteri Keuangan periode 1988-1993, J.B. Sumarlin. Dalam autobiografinya J.B. Sumarlin: Cabe Rawit yang Lahir di Sawah (2012), dia mengungkapkan praktik pungutan liar telah mengakar dalam pelayanan publik. Pemohon kerap harus mengeluarkan uang berkali-kali hanya untuk mengurus satu keperluan.
Atas dasar itu, Sumarlin kerap melakukan inspeksi mendadak ke berbagai instansi pemerintah. Bahkan dalam beberapa kesempatan, dia melakukan penyamaran untuk memeriksa langsung praktik pelayanan di lapangan. Pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran atau pungutan liar tidak luput dari sanksi.
Langkah tersebut membuat Sumarlin dikenal sebagai salah satu pejabat yang berani memerangi korupsi dan pungutan liar di lingkungan birokrasi. Upayanya memperbaiki tata kelola pemerintahan juga mengantarkannya meraih penghargaan Menteri Keuangan Terbaik Asia pada 1989.
Di tengah kondisi birokrasi yang sarat godaan itulah, Mar'ie Muhammad tampaknya memilih jalan berbeda untuk keluarganya. Meski dirinya berkarier sebagai pegawai negeri hingga mencapai posisi puncak, dia berharap anak-anaknya mencari penghidupan di luar dunia birokrasi.
(mfa) Add
as a preferred
source on Google