Belajar dari Rusia, Orang Terkaya Tak Kebal Hukum & Bisa Masuk Penjara

Jakarta, CNBC Indonesia - Punya uang ratusan triliun rupiah ternyata tak cukup untuk melawan kekuasaan negara. Di Rusia, Presiden Vladimir Putin pernah mengirim aparat keamanan untuk menangkap orang terkaya di negaranya sendiri dalam upaya menundukkan kelompok oligarki yang selama bertahun-tahun berkuasa di balik layar politik dan ekonomi.

Peristiwa itu terjadi pada awal 2000-an, saat Putin baru beberapa tahun menjabat sebagai presiden. Kala itu, oligarki alias pengusaha superkaya menguasai aset-aset strategis negara dan memiliki pengaruh besar terhadap pemerintahan.

Mereka bermunculan usai runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Waktu itu, pemerintah Rusia melakukan privatisasi besar-besaran terhadap perusahaan milik negara. Banyak aset strategis, mulai dari minyak, gas, logam hingga perbankan, berpindah ke tangan swasta dengan harga yang relatif murah.

Dari proses itulah lahir kelompok oligarki Rusia. Mereka bukan sekadar miliarder, tetapi juga memiliki pengaruh politik yang luar biasa besar. Pada era Presiden Boris Yeltsin, sejumlah oligarki bahkan dikenal memiliki akses langsung ke pusat kekuasaan dan ikut memengaruhi berbagai keputusan penting negara.

Ketika Putin naik menjadi presiden pada tahun 2000, dia memandang kondisi tersebut sebagai ancaman bagi stabilitas Rusia. Menurut riset berjudul "State Capacity and Regime Resilience in Putin's Russia" (2007), salah satu agenda utama Putin adalah mengembalikan otoritas negara yang dianggap melemah setelah satu dekade dikuasai para oligarki.

"Proyek pembangunan negara Vladimir Putin, yang mencakup 'perang melawan oligarki', pengekangan kekuasaan regional, kooptasi atau marginalisasi masyarakat sipil dan oposisi politik, serta pembentukan 'struktur kekuasaan vertikal', tidak didasarkan pada penguatan negara tetapi lebih berkaitan dengan konsolidasi rezim,"ungkap riset tersebut.

Kremlin kemudian mengirim pesan yang tegas kepada para pengusaha besar. Mereka boleh mempertahankan kekayaan dan bisnisnya, tetapi tidak boleh menggunakan kekuatan ekonomi untuk memengaruhi politik nasional.

Pesan itu perlahan diwujudkan melalui berbagai tindakan. Beberapa oligarki yang berseberangan dengan Kremlin kehilangan pengaruhnya. Pemilik media Vladimir Gusinsky dan Boris Berezovsky, misalnya, menghadapi tekanan politik dan hukum hingga akhirnya meninggalkan Rusia.

Namun, kasus paling terkenal terjadi pada diri Mikhail Khodorkovsky.

Mengutip The Guardian, pada awal 2000-an, Mikhail Khodorkovsky merupakan orang terkaya di Rusia. Melalui perusahaan minyak Yukos, dia membangun salah satu kerajaan energi terbesar di negara tersebut dengan kekayaan yang pernah mencapai sekitar US$ 15 miliar menurut Forbes.

Namun berbeda dengan sebagian besar oligarki lain yang memilih menjaga hubungan baik dengan Kremlin, Khodorkovsky aktif mendukung partai oposisi dan mengkritik pemerintah. Sikap itu dianggap melanggar batas tak tertulis yang diterapkan Presiden Vladimir Putin kepada para oligarki: mereka boleh berbisnis, tetapi tidak ikut menentukan arah politik negara.

Konflik tersebut berujung pada penangkapan Khodorkovsky pada 25 Oktober 2003 saat pesawat pribadinya singgah di Siberia. Dia kemudian dipenjara atas tuduhan penipuan dan penggelapan pajak, sementara Yukos bangkrut dan aset-asetnya beralih ke perusahaan yang dikuasai negara. Peristiwa itu menjadi simbol berakhirnya dominasi oligarki era 1990-an sekaligus memperkuat kendali Putin atas politik dan ekonomi Rusia.

(mfa/luc) Add as a preferred
source on Google