Bukan Sulap! Begini Jatuh Bangun RI Terbukti Bisa Swasembada Beras
Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto mendeklarasikan Indonesia berhasil mencapai swasembada pangan tahun 2025. Ditandai dengan tidak adanya impor beras sepanjang tahun 2025, dengan posisi stok yang cetak rekor serta produksi yang melampaui kebutuhan.
"Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya, diundang hari ini pada acara panen raya, dan pengumuman resmi bahwa Indonesia berhasil kembali menjadi bangsa yang swasembada pangan,"kata Prabowo, Rabu (7/1/2025).
Capaian ini mengingatkan publik pada peristiwa bersejarah 41 tahun lalu ketika Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto untuk pertama kalinya mencapai swasembada beras. Kala itu, keberhasilan tersebut tak hanya mengubah posisi Indonesia di dunia yang turut membantu mengatasi masalah pangan global, tetapi juga mengantarkan Soeharto memperoleh penghargaan internasional.
Penghargaan ini menjadi jawaban atas ramalan negatif banyak orang soal kondisi pangan RI. Sejak tahun 1970-an, Indonesia dianggap tak bisa swasembada beras karena tergolong negara miskin dan dianggap akan selalu impor. Terlebih, Indonesia sering dilanda krisis beras akibat kegagalan panen. Menurut majalah Yudhagama (1979), kondisi terburuk terjadi pada 1977. Saat itu, Indonesia harus membeli sekitar seperempat dari total ekspor beras dunia atau sekitar 2 juta ton. Situasi serupa kembali terulang pada 1980.
Perubahan baru terjadi pada dekade 1980-an. Pemerintah Orde Baru kemudian menempatkan beras sebagai prioritas utama pembangunan. Program intensifikasi pertanian digencarkan. Mulai dari pembangunan jaringan irigasi, penggunaan bibit unggul, hingga penyediaan pupuk bersubsidi. Upaya ini membuahkan hasil. Produksi beras nasional melonjak dan mencapai puncaknya pada 1984 ketika Indonesia dinyatakan swasembada beras.
Saat itu produksi beras nasional telah mencapai 25,8 juta ton dan setahun kemudian diprediksi akan menjadi 26,3 juta ton. Jumlah ini dianggap surplus karena konsumsi tahunan masyarakat hanya 23 juta ton. Dalam laporan Kompas (16 November 1985), Soeharto menyebut pencapaian ini tidak untuk 1-2 tahun saja, melainkan untuk selamanya. Sebab, urusan pangan adalah hal mutlak karena bisa membawa stabilitas.
"Kita memang memprioritaskan pengisian perut dulu, karena dengan itu dapat dicapai ketenangan," ungkap Soeharto.
Keberhasilan tersebut mendapat pengakuan internasional. Pada 14 November 1985, Badan Pangan dan Pertanian PBB (FAO) mengundang Presiden Soeharto untuk berbicara di hadapan negara-negara anggota mengenai transformasi Indonesia dari negara krisis menjadi negara swasembada beras. Dalam pidatonya, Soeharto menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif bangsa.
"Jika pembangunan pangan kami dapat dikatakan mencapai keberhasilan, maka hal itu merupakan kerja raksasa dari suatu bangsa secara keseluruhan," kata Soeharto, dikutip dari Presiden RI ke II Jenderal Besar H.M. Soeharto dalam berita: 1985-1986 (2008).
Pada kesempatan yang sama, Indonesia bahkan menyerahkan bantuan 100.000 ton beras kepada korban kelaparan di Afrika. Setahun kemudian, FAO menganugerahkan penghargaan khusus kepada Soeharto berupa medali emas bertuliskan "From Rice Importer to Self-Sufficiency" pada 1986.
"Penerbitan medali tersebut sebagai penghargaan kepada Presiden RI dan memperingati keberhasilan Indonesia di bidang pertanian, khususnya keberhasilan swasembada beras," ujar Menteri Pertanian Ahmad Affandi, dikutip dari surat kabar Berita Yudha (17 April 1986).
Meski demikian, riset "Analisis Impor Beras di Indonesia Periode 1980-2010" (2001) mencatat swasembada beras tidak berarti impor benar-benar dihentikan. Pada tahun yang sama, Indonesia masih mengimpor beras dalam jumlah terbatas demi menjaga stabilitas harga dan pasokan. Produksi beras nasional saat itu mencapai sekitar 25 juta ton, sementara konsumsi domestik berada sedikit di bawah 27 juta ton. Kekurangan sekitar dua juta ton inilah yang ditutup melalui impor.
Sayangnya, kejayaan swasembada beras tidak berlangsung lama. Memasuki akhir 1980-an, Indonesia kembali membuka keran impor beras dalam skala besar. Anne Booth dalam buku Ekonomi Orde Baru (1990) mencatat, perubahan ini dipicu oleh pergeseran arah pembangunan nasional.
Sejak 1988, pemerintah mulai memprioritaskan industrialisasi dibandingkan sektor pertanian. Akibatnya, banyak lahan pertanian beralih fungsi, sementara investasi dan perhatian terhadap sektor pangan menurun. Pemerintah kala itu menilai sektor industri lebih menjanjikan secara ekonomi, sementara kebutuhan beras dianggap masih dapat dipenuhi melalui impor.
(mfa/mfa)